Artikel ini membahas definisi kebijakan publik, peran penting filsafat dalam pembentukannya, dan hubungan antara kebijakan publik dengan pembangunan negara. Diambil contoh China sebagai negara maju yang berhasil menggabungkan strategi kebijakan politik Marxis dengan kebijakan ekonomi kapitalis.
" - Thomas Dye . Ya, kebijakan publik ala Dye adalah pilihan bagi pemerintah, apakah bertindak aktif untuk mengimplementasikan hal tertentu, atau dengan sengaja menahan diri dari intervensi atas isu tertentu.
Menjadi negara maju dengan tingkat perekonomian terbesar nomor dua di dunia , Republik Rakyat Tiongkok, lazim disebut China, sepertinya dapat dijadikan rujukan bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan. Contoh kebijakan politik yang hadir di China adalah kepemimpinan PKC yang sentralistik, mengendalikan penuh pemerintahan dan semua aspek kehidupan politik serta memiliki struktur komando hierarkis ketat dari pucuk hingga level terendah organisasi pemerintahan.
Reformasi ekonomi ini lantas benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme seperti pasar bebas yang memungkinkan pasar memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan harga dan produksi meski negara masih memiliki kontrol penuh di sektor strategis.invisible hand Transformasi ini mengubah ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh kepemilikan negara menjadi lebih terbuka terhadap kepemilikan swasta. Kombinasi ini menciptakan dinamika ekonomi yang unik, di mana pemerintah mengendalikan sektor-sektor penting sambil mendorong efisiensi dan inovasi melalui sektor swasta.
KEBIAYAAN PUBLIK FILSAFAT PEMBANGUNAN NEGARA CHINA MARXISME
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PP KAMMI Minta Pimpinan Baru KPK Mampu Kembalikan Kepercayaan PublikKetua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, mengingatkan tantangan KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca lebih lajut »
DPR Tegaskan Efektivitas Tekanan Publik dalam Pembentukan KebijakanArtikel ini membahas mengenai pernyataan Ridho dan Fitroh terkait efektivitas tekanan publik dalam pembentukan kebijakan, serta tanggapan mereka terhadap komplain Donny mengenai penetapan tersangka oleh KPK.
Baca lebih lajut »
Publik Pertanyakan Peran Ferdy Sambo dalam Kasus Cetak Uang PalsuBerita ini membahas mengenai kasus cetak uang palsu di Sulawesi Selatan dan adanya dugaan keterlibatan Ferdy Sambo.
Baca lebih lajut »
BSK Hukum gelar Advokasi Kebijakan guna dorong kebijakan jadi inklusifBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Advokasi bakal menggelar program advokasi kebijakan guna mendorong seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi lebih ...
Baca lebih lajut »
Danareksa Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024PT Danareksa (Persero) atau yang dikenal dengan Holding BUMN Danareksa meraih klasifikasi Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Jakarta
Baca lebih lajut »
Mendorong Inklusivitas Kebijakan PublikTantangannya terletak pada bagaimana pemerintah dapat memobilisasi potensi dan partisipasi yang lebih luas dari segenap elemen dan pemangku kepentingan untuk menuai harapan tersebut
Baca lebih lajut »