Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk menekan risiko bencana alam dengan meminta seluruh bupati dan wali kota menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan. Kebijakan tersebut diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk menekan risiko bencana alam dengan meminta seluruh bupati dan wali kota menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan .
Kebijakan tersebut diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dedi mengatakan, penghentian izin pembangunan di tempat wisata dan perumahan diperlukan untuk menekan risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir. Ia menginstruksikan bupati dan wali kota untuk lebih aktif menjaga keberadaan kawasan hutan dan perkebunan agar tidak berubah menjadi area pembangunan komersial maupun permukiman.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Dalam Peraturan Gubernur tersebut tertulis bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk mengendalikan alih fungsi lahan, salah satunya melakukan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan, keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis. Selain mengawasi, gubernur juga mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukkannya.
Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada pemegang hak atas tanah serta kolaborasi dengan pemilik tanah. Gubernur pun menyediakan sumber daya, meliputi sarana, sumber daya manusia dan pendanaan, untuk pengendalian dan pemulihan alih fungsi lahan. Selanjutnya, gubernur mengawasi pengendalian alih fungsi lahan yang dilaksanakan perangkat daerah terkait
Gubernur Jabar Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penyenian Izin Pembangunan Kawasan Hutan Dan Perkebunan Bencana Alam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Penyawasan Pengembalian Fungsi Lahan Bina Pemilik Tanah Sumber Daya Pengendalian Dan Pembulihan Alih Fungsi Lahan
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dedi Mulyadi Janji Tiga Hari Bereskan Sampah Bandung RayaGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti tumpukan sampah di sejumlah titik di Bandung Raya.Dedi pub mengambil langkah tegas yakni turun
Read more »
Menyingkap Kabut Fasilitas MRO C-130J di Bandara Kertajati Jawa BaratRI dan AS sepakat membentuk MDCP untuk modernisasi pertahanan. Rencana fasilitas MRO C-130J di Kertajati masih dalam tahap penjajakan, menimbulkan kontroversi.
Read more »
Jadwal SPMB Kota Depok 2026 Jenjang TK, SD, dan SMPSPMB Kota Depok, Jawa Barat 2026 telah dimulai utamanya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Read more »
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk Tumbuh 8% di 2029Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan dukungan Pemprov Jateng terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8% di Tahun 2029. Pemprov Jateng menawarkan kemudahan bagi investor seperti jaminan keamanan dan hukum, kemudahan izin, mempersiapkan SDM lewat pendidikan vokasi serta daya saing tenaga kerja lokal.
Read more »