Eks Menkumham Yasonna H Laoly meminta UU KPK hasil revisi dijalankan lebih dahulu. Dia meminta publik tak mendorong penerbitan Perppu KPK.
Hal itu disampaikan terkait wacana penerbitan menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK. Rapat Paripurna DPR sendiri sudah mengesahkan revisi UU KPK yang digarap ngebut dalam 13 hari, 17 September. Penolakan terhadap revisi UU ini jadi salah satu poin tuntutan para demonstran beberapa pekan terakhir.legislative review
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harapan 'Netizen' pada DPR Baru, dari Mulan Jameela, Yasonna Laoly, hingga UU KPKDi tengah gejolak aksi demonstrasi yang ditujukan pada DPR, netizen masih menaruh harapan besar kepada 575 anggota DPR baru.
Baca lebih lajut »
Survei KedaiKOPI: Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Melemahkan KPKLembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan isu-isu terkini. Apa hasilnya? UUKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly: Sebaiknya Jokowi Jangan Terbitkan Perppu KPKYasonna yang baru saja mundur dari posisi menteri hukum dan HAM ini menilai revisi UU KPK sudah tepat. Nasional
Baca lebih lajut »
MK Nasihati Penggugat UU KPK karena Belum Ada Nomor UU-nyaDalam sidang pertama itu, penggugat membacakan materi permohonannya. MK kemudian memberikan nasihat agar permohonan diperbaiki. Salah satunya nomor UU yang belum ada. MK UUKPK
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK: UU Hanya Disahkan oleh 80 Anggota DPR!Sekelompok mahasiswa ada yang memilih jalan ke MK. Mereka memilih menggugat UU KPK lewat jalur hukum dengan meminta 9 hakim konstitusi membatalkan UU KPK. UUKPK MK
Baca lebih lajut »
Dukung UU KPK Hasil Revisi, Demokrat Nilai Perppu Tak Ada Urgensinya'Kami melihat, silahkan saja (Presiden menerbitkan Perppu KPK). Tapi, kami melihat, tidak ada urgensinya,' ujar Syarief.
Baca lebih lajut »