GURU Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia
Kamala Harris mendukung JCPOA dan upaya pemerintahan saat ini untuk mencapai kesepakatan baru. Hanya, dia belum mengatakan akan mencoba melanjutkan yang ditinggalkan Biden atau tidak.Pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa .untuk menjadi MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia bisa dengan mudah terjadi pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Denny Indrayana meyakini calon presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka memiliki relasi dan janji yang tidak dilunasi dengan Almas Tsaqibbirru. DIREKTORAT Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan 6 ahli dalam kasus kasus yang melibatkan pakar hukum Denny Indrayana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR rinci dua putusan yang disahkan pada Sidang Paripurna AkhirKetua MPR RI Bambang Soesatyo merinci Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 Tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 Tentang Rekomendasi Majelis ...
Baca lebih lajut »
Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocKetua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc dan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai ...
Baca lebih lajut »
Keputusan MPR Cabut Nama Soeharto dari Tap MPR Menuai KritikKontras menduga pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR agar eks Presiden itu bisa memperoleh gelar pahlawan nasional.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR apresiasi kerja keras MPR 2019-2024 jaga stabilitas politikKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kerja keras MPR RI periode 2019-2024 dalam menjaga stabilitas politik bangsa saat membuka Sidang Paripurna MPR ...
Baca lebih lajut »
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKNMPR cabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 soal KKN.
Baca lebih lajut »
TAP MPR No. II/MPR/2001 Dicabut, Cak Imin: Bukti Gus Dur Tidak InkonstitusionalKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyambut baik keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 terkait pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden RI keempat.
Baca lebih lajut »