Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 adalah menjaga kemaslahatan rakyat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai kesamaan antara kebijakan Pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta tausyiah maupun taujihat ulama saat Pandemi Covid-19. Kata dia, pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 adalah menjaga kemaslahatan rakyat, baik dari dampak Kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Menjaga kemaslahatan itu, kata Ma'ruf, sejalan dengan prinsip maqashidu as-syariah.
Karenanya, kebijakan Pemerintah yang relevan dengan fatwa ulama tercermin dalam langkah yang diambil dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Pertama, upaya mengurangi penyebaran covid-19 dan menekan jumlah orang yang tertular. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan dampak Covid-19 di bidang ekonomi. Sebab, dampak ekonomi saat ini sama bahayanya dengan dampak Covid-19 di sisi kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wapres: Sosialisasi Protokol Kesehatan Harus Masif |Republika OnlineSosialisasi penting agar penyebaran Covid-19 tak meluas.
Baca lebih lajut »
Jumlah Penumpang Angkutan Stagnan - Metro - koran.tempo.coOmbudsman Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan ganjil-genap saat pandemi Covid-19. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Pemerintah Agar Perhatikan Ormas Selama Pandemi Covid-19 | Republika OnlineDikeluhkan lambatnya lembaga atau kementerian dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Edhy: Ekspor Hasil Perikanan Naik 6,9 Persen saat Pandemi |Republika OnlineEkspor hasil perikanan di semester I 2020 mencapai 2,4 miliar dolar AS atau naik 6,9
Baca lebih lajut »
Menteri PPN: Bali Aman Dikunjungi Saat Pandemi |Republika OnlineSistem komunitas adat di Bali berpartisipasi mencegah penyebaran Covid-19.
Baca lebih lajut »
Kebijakan perjalanan dinas ASN di tengah pandemi disebut 'sembrono', pemerintah klaim 'akan selektif' - BBC News IndonesiaPemerintah mengizinkan para ASN melakukan perjalanan dinas demi menggerakkan ekonomi, kebijakan yang disebut pengamat anggaran 'sembrono', baik dari segi anggaran maupun kesehatan mengingat kasus positif Covid-19 di kalangan ASN mencapai hampir 1.000.
Baca lebih lajut »