'Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, bupati. Tidak perlu pusat, cukup bupati dan gubernur.'
Kalla meminta pemda setempat aktif berinteraksi dengan TNI dan Polri di sana untuk menangani masalah keamanan dan pengungsi akibat konflik di Nduga.
"Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, bupati. Tidak perlu pusat, cukup bupati dan gubernur yang periksa berapa. Masa semua memeriksa jumlah pengungsi harus pusat yang menghitung, itu kelewatan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa .Ia pun meminta pemda melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan informasi terkait kemanan kepada aparat TNI dan Polri.
Hal itu terlihat dengan banyaknya penyerangan kepada anggota TNI yang tengah mengamankan pembangunan jalan Trans Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wapres JK minta K/L saling koordinasi selenggarakan acara dengan pemdaWakil Presiden Jusuf Kalla meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan acara di Jakarta yang ...
Baca lebih lajut »
Wapres: Pemda harus bekerja evaluasi kondisi Nduga pascakontak senjataWakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge untuk bekerja memastikan kondisi masyarakat Nduga aman ...
Baca lebih lajut »
Wapres Jusuf Kalla menghadiri Harlah ke-21 PKBWakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Hari Kelahiran (Harlah) Ke-21 Partai Kebangkitan Bangsa yang diselenggarakan di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa ...
Baca lebih lajut »
Menteri LHK : Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan
Baca lebih lajut »
Mufida JK ajak Istri Wapres Ma'ruf Amin kunjungi MalinoIstri Wapres Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla mengajak istri Wapres terpilih Ma&39;ruf Amin yakni Wuri Estu Handayani mengunjungi destinasi wisata Malino, ...
Baca lebih lajut »
Wapres: Mendagri harus seleksi keperluan izin dinas LN kepala daerahWakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus mampu menyeleksi keperluan izin yang dimohonkan oleh kepala daerah untuk ...
Baca lebih lajut »