Dalam draft terakhir RUU Pertanahan, kata Brahmantya, masih melihat bahwa RUU Pertanahan ingin mengatur tanah yang di atasnya ada air.
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan , Brahmantya S Poerwadi mengingatkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus berhati-hati dan jangan tergesa-gesa dan harus mengutamakan kepentingan nasional yang terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga.
Brahmantya mengakui bahwa masih melihat celah atau ruang memicu masalah bahwa beberapa pasal dalam RUU Pertanahan yang memang perlu dibahas ulang secara mendalam, misalnya soal tanah yang di atasnya ada air yang jelas ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan . Menurut Brahmantya, adapun yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang tersebut adalah hal yang berhubungan dengan laut dan kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prof Ida Nurlida : Presiden Berhak Tidak Sahkan RUU PertanahanKonflik sangat mungki bisa terjadi di masyarakat mengingat pengaturan hak-hak atas tanah normanya berkonflik.
Baca lebih lajut »
Pakar: Presiden Berwenang Tidak Mengesahkan RUU PertanahanPakar Hukum Agraria dari Universitas Pandjajaran, Bandung, Prof Ida Nurlinda menyatakan Presiden Joko Widodo berwenang untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan yang kini sedang menjadi polemik dan mendapat kritik dari sejumlah kalangan. RUUPertanahan
Baca lebih lajut »
JK Panggil Menteri Rapat Bahas RUU PertanahanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria sudah tidak relevan
Baca lebih lajut »
Pembahasan RUU Keamanan Siber Segera Dilakukan – Kompas.id
Baca lebih lajut »
Pendiri APJII Dorong RUU KKS Segera DisahkanSelama ini belum ada aturan apapun yang mengatur ruang siber secara spesifik.
Baca lebih lajut »
DPR Beri Catatan untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018RUU ini akan dibahas ke rapat paripurna.
Baca lebih lajut »