Wapres: Jangan Puas Diri dengan Indeks Persepsi Korupsi |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Wapres: Jangan Puas Diri dengan Indeks Persepsi Korupsi |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

Indeksi Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 meningkat dari 38 menjadi 40.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta komitmen kuat semua pihak untuk ikut dalam upaya pencegahan korupsi. Ma'ruf menilai pencegahan korupsi di semua sektor tidak memiliki batas waktu, termasuk jika angka indeks persepsi korupsi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan sekalipun.

Ma'ruf menerangkan, ini karena Indonesia saat ini masih berada di posisi 85 dari 180 negara dalam urutan IPK tersebut. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. "Masih tingginya tindak pidana korupsi tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi," kata Ma'ruf.

"Akan tetapi semangat anti korupsinya harus diinternalisasikan oleh seluruh individu dalam lingkungan birokrasi," ujarnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanWapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanMenurut Wapres, dengan indeks inklusi yang masih rendah, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanWapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanMenurut Wapres, dengan indeks inklusi yang masih rendah, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres: Disiplin Protokol Kesehatan tidak Boleh Dikendurkan |Republika OnlineWapres: Disiplin Protokol Kesehatan tidak Boleh Dikendurkan |Republika OnlineWapres mengatakan vaksin masih roses disiplin protokol kesehatan tak boleh kendur
Baca lebih lajut »

Wapres: Tugas KNEKS Mendorong Sektor Riil Industri Halal |Republika OnlineWapres: Tugas KNEKS Mendorong Sektor Riil Industri Halal |Republika OnlinePemerintah terbitkan regulasi mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres Saksikan Peresmian Kerjasama Baznas dan LinkAja |Republika OnlineWapres Saksikan Peresmian Kerjasama Baznas dan LinkAja |Republika OnlinePenguatan peningkatan ekosistem syariah berbasis digital jadi tanggung jawab bersama
Baca lebih lajut »

Wapres: Tegakkan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan |Republika OnlineWapres: Tegakkan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan |Republika OnlineWapres ingatkan masyarakat untuk tegakkan disipljn penerpan protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-25 16:35:57