Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memandang perlu sinkronisasi dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan swasembada pangan. Menurut Bima, hal tersebut dibutuhkan karena Presiden RI Prabowo Subianto telah menargetkan swasembada pangan dapat terwujud pada tahun 2027.
Selain itu, Bima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa swasembada pangan membutuhkan lahan, irigasi yang lancar, infrastruktur pertanian yang berdaya, dan pupuk yang murah. Oleh sebab itu, kata Wamendagri, dukungan terkait dengan ketersediaan lahan dan irigasi yang andal juga dibutuhkan, terutama terkait dengan target produksi 30 juta ton beras tiap tahunnya untuk penuhi kebutuhan masyarakat. Bima mengatakan bahwa kemarin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan rapat bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mendata kondisi irigasi di seluruh Indonesia. 'Jadi, kita bisa tahu kondisi irigasi gimana,' kata Bima saat menghadiri Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu. Selain dukungan terkait dengan sistem irigasi, lanjut dia, penyaluran anggaran yang tepat sasaran tetap dibutuhkan untuk wujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo. Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/12), Menko Pangan telah mengingatkan kepada pemda untuk bergerak cepat mendukung program Swasembada Panga
SWASE MBADA PANGAN BIDANG PANGAN PRESIDEN PRBOWO IRIGASI ANGGARAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah PapuaKebijakan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas keunikan budaya masyarakat Papua.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah PapuaKebijakan dana Otsus perlu dibarengi dengan beberapa kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Baca lebih lajut »
Wamendagri: Otsus Papua upaya pemerintah wujudkan kesejahteraanWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan kebijakan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan ...
Baca lebih lajut »
Wamendagri Ribka: Otonomi Khusus Papua Sebagai Upaya Pemerintah Wujudkan KesejahteraanWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Otsus merupakan upaya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah maupun rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca lebih lajut »
Etape 4 Mobile EVenture 2024 di Surabaya, Upaya PLN Akselerasi Ekosistem Kendaraan ListrikPLN Mobile Eventure 2024 menjadi bukti nyata dari komitmen bersama untuk mendukung transformasi menuju energi bersih dan keberlanjutan lingkungan.
Baca lebih lajut »
Etape 4 Mobile EVenture 2024 di Surabaya, Upaya PLN Akselerasi Ekosistem Kendaraan ListrikListrikBerita Etape 4 Mobile EVenture 2024 di Surabaya, Upaya PLN Akselerasi Ekosistem Kendaraan ListrikListrik terbaru hari ini 2024-12-07 18:38:18 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »