Kebijakan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas keunikan budaya masyarakat Papua.
– Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan, kebijakan otonomi khusus bagi Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas keunikan budaya masyarakat Papua. Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 HariAcara yang mengusung tema “Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua melalui Papua Maju Menuju Indonesia Emas” ini, menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalananselama lebih dari dua dekade.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menentukan arah kebijakan melalui dana Otsus dengan berbagai perbaikan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Menurutnya, kebijakan dana Otsus perlu dibarengi dengan beberapa kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Ini khususnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
Jaksa dari Kejagung turut memberikan tanggapannya atas permintaan kubu Thomas Trikasih Lembong saat memberikan jawaban di PN Jakarta Selatan pada Selasa 19 November 2024.
Otonomi Khusus Papua Otsus Papua
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ribka Haluk: Birokrat dari Papua yang jadi Wamendagri untuk PapuaSosok Ribka Haluk dengan Papua dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Jadi, tidak dapat dipisahkan. Ribka lahir di Distrik Piramid, Kabupaten ...
Baca lebih lajut »
Wamendagri Ribka Haluk Lantik 42 Anggota Pansel DPRP di 6 Provinsi PapuaJPNN.com : Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk melantik 42 anggota pansel DPRP di 6 provinsi Papua.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Ribka Haluk Lantik 42 Anggota Pansel DPRP di 6 Provinsi Wilayah Papua, Beri Pesan IniWamendagri Ribka Haluk melantik 42 orang anggota panitia seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di 6 Provinsi wilayah Papua.
Baca lebih lajut »
Kunjungan Kerja ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOBHal ini mengingat membangun DOB bukanlah perkara mudah.
Baca lebih lajut »
Kunjungan Kerja ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOBRibka menjelaskan, pembangunan di keempat DOB tersebut membutuhkan waktu, energi, dan tenaga yang besar.
Baca lebih lajut »
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Ungkap Tantangan Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOBWamendagri Ribka Haluk menjelaskan pembangunan manajemen pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) membutuhkan waktu, energi, dan tenaga yang besar.
Baca lebih lajut »