WALHI mengkritik keterlibatan militer dalam penertiban hutan lewat Perpres No. 5 Tahun 2025. Mereka menilai pendekatan ini bertentangan dengan tugas TNI dan memperdalam kekhawatiran akan penggusuran masyarakat adat.
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik perihal pendekatan militerisme dalam penertiban kawasan hutan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kritik itu menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya mengatur pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Panglima Tentara Nasional Indonesia menjadi wakilnya.
Sebelumnya kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan korupsi tata Kelola sawit di KLHK yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Angka itu pernah dibocorkan oleh BPKP dan oleh Jampidusus disebut pengusutan yang tengah mereka lakukan memang bersinggungan dengan data itu.
MILITERISME Hutan TNI PEMERINTAH MASYARAKAT ADAT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Walhi Kritik Pernyataan Prabowo Soal Ekstensifikasi SawitWalhi menilai pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan pembukaan sawit tidak menyebabkan deforestasi karena sawit mempunyai daun tidak berdasarkan fakta dan sains. Walhi menyitir data KLHK yang menyatakan sawit ilegal di kawasan hutan mencapai 3,2 juta hektare dan telah menyebabkan 3,2 juta hektare hutan terdeforestasi.
Baca lebih lajut »
Begini Kritik Walhi Soal Logo Baru Kementerian Kehutanan yang Mirip SawitLogo KLHK yang identik dengan pohon besar berakar serabut digantikan oleh gambar yang tampak seperti sawit.
Baca lebih lajut »
Walhi Kritik Kebijakan Prabowo yang Lanjutkan Perusakan LingkunganWahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai melanjutkan perusakan lingkungan di era Jokowi. Walhi menilai kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan food estate terbukti merusak lingkungan dan tidak efektif.
Baca lebih lajut »
Murka usai Kampus Diusulkan Kelola Tambang, WALHI Kritik Telak DPR: Jangan Ikuti Jejak Kejahatan Mulyono!'...Saya kira bapak, ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono...'
Baca lebih lajut »
Walhi Gorontalo Kritik RUU Minerba yang Memberi Izin Tambang kepada KampusWalhi Gorontalo mengkritik rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus atau perguruan tinggi melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Mereka menilai rencana ini akan menambah masalah ekologis dan memberikan dampak serius bagi rakyat di Provinsi Gorontalo.
Baca lebih lajut »
Eropa Catat Rekor Penggunaan Energi Bersih; Trump Gencarkan Penggunaan Bahan Bakar Fosil di ASPara ahli mengatakan mereka terdorong oleh pengurangan bahan bakar fosil di Eropa, khususnya karena AS tampaknya akan meningkatkan emisinya karena presiden barunya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah.
Baca lebih lajut »