Kemendikbudristek telah turun tangan menyikapi kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi
di NTT. Kemendikbudristek menyatakan, penting bagi suatu pemerintah daerah memperhitungkan berbagai potensi dampak yang dapat terjadi dari setiap proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang berdampak luas.
"Kemendikbudristek saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan di Provinsi NTT terkait penerapan kebijakan yang dimaksud," ujar Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, kepada Republika, Selasa . Anang mengatakan, dalam setiap proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang berdampak luas, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan secara matang dan memperhitungkan berbagai potensi dampak yang mungkin terjadi. Sehingga, penting juga dalam prosesnya untuk menjaring dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk orang tua.
"Dalam melaksanakan berbagai kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek berkomitmen untuk selalu melindungi hak siswa untuk dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah," jelas Anang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Cegah Ketua DPRD Jatim dan 3 Wakil Ketua Bepergian ke Luar Negeri - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat pimpinan DPRD Jawa Timur bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Baca lebih lajut »
KPK Cegah Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Jatim Bepergian ke Luar NegeriKPK mencegah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, beserta tiga Wakil Ketua DPRD yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar ke luar negeri
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Miris 72 Persen Muslim Indonesia Buta Aksara Al QuranWakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengaku miris dengan kondisi 72 persen umat Islam tak bisa membaca Al Quran.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani Raih Gelar Doktor dari Universitas Polandia, Disertasi tentang TerorisWakil Ketua MPR Arsul Sani mendapatkan gelar doktor ilmu hukum dengan predikat sangat memuaskan
Baca lebih lajut »
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Bentuk Kesombongan KekuasaanEks Wakil Ketua KPK Sebut Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Bentuk Kesombongan Kekuasaan TempoNasional
Baca lebih lajut »
Revisi UU Penyiaran Mulai Dibahas, Komisi I Sebut Siapkan Draf untuk Dibawa ke BalegWakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis sebut revisi UU Penyiaran tengah dibahas. Bahkan, Komisi I tengah siapkan draf akhir untuk diserahkan ke Baleg
Baca lebih lajut »