WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyimpulkan Pupuk Kaltim tidak memiliki kewajiban secara hukum dalam penyelesaian tuntutan pensiunan perusahaan imbas restrukturisasi Jiwasraya
“Sebetulnya Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia tidak ada hubungan hukum dalam soal case ini. Yang ada hubungan hukum adalah Jiwasraya. Status Pupuk Kaltim di sini adalah mau membantu mengatasi persoalan para pensiunan. Sekarang, Pupuk Kaltim untuk membantu harus ada landasan hukum. Nah sekarang landasan hukumnya belum ada,” ungkap Nurdin, Jumat .
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, M Nasim Khan juga menegaskan bahwa kepatuhan hukum harus menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah ini. “Tetapi juga di sini harus adaNasim juga menarik mundur kronologi terkait penyelesaian masalah polis asuransi Jiwasraya dan mengingatkan bahwa pensiunan telah memilih salah satu opsi skema restrukturisasi polis mereka."Karena ada yang hadir waktu itu, disuruh memilih. Pemerintah sudah menjembatani.
Pensiunan Polis Pensiunan Restrukturisasi Jiwasraya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR RI Puan Maharani Perhatian Polemik PP 28/2024 dan Akan Diselesaikan Komisi IXKontroversi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan memicu perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. GAPPRI, Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, telah mengirimkan surat penolakan terhadap PP tersebut ke DPR RI. Surat itu akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX untuk mencari solusi. Direktur P3M, KH Sarmidi Husna, berharap Pimpinan Komisi IX dapat melakukan review terhadap PP 28/2024 dengan melibatkan berbagai stakeholders. Menurut kajian P3M, banyak pasal dalam PP tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan proses penyusunannya dianggap kurang partisipatif.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR Duga Perusahaan Besar Jadi Dalang Pemasangan Pagar Laut di Perairan TangerangPerusahaan besar diduga jadi dalang pemasangan pagar laut.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Ungkap Banyak Kepala Daerah Petahana yang Kalah Kabur dari DaerahnyaDPR mengungkapkan, sejumlah kepala daerah petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah kabur dari daerahnya.
Baca lebih lajut »
Bahas Dugaan Kekerasan, Wakil Ketua DPR Minta Komisi X Rapat Terbuka dengan Menteri SatryoCucun beranggapan, dugaan sikap buruk itu bisa jadi terbantahkan bila memang tidak ada bukti maupun sanggahan dari pihak lain.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Minta Komisi X Adakan Rapat Terbuka jika Mendiktisaintek Tak BersalahWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi X mengadakan rapat terbuka dengan Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro.
Baca lebih lajut »