Kontroversi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan memicu perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. GAPPRI, Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, telah mengirimkan surat penolakan terhadap PP tersebut ke DPR RI. Surat itu akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX untuk mencari solusi. Direktur P3M, KH Sarmidi Husna, berharap Pimpinan Komisi IX dapat melakukan review terhadap PP 28/2024 dengan melibatkan berbagai stakeholders. Menurut kajian P3M, banyak pasal dalam PP tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan proses penyusunannya dianggap kurang partisipatif.
jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kontroversi dan mendapat perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani . Perhatian ini muncul setelah Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( GAPPRI ) mengirimkan surat ke DPR RI terkait penolakan mereka terhadap PP 28/2024 . Surat bernomor B/0634PT.06/09/2024, tertanggal 25 September 2024, merupakan tanggapan atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh GAPPRI .
Dalam surat balasan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, diungkapkan bahwa sesuai arahan Ketua DPR RI Dr. (H C.) Puan Maharani, surat dari GAPPRI akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX DPR RI. Surat tersebut juga menyatakan bahwa surat dari GAPPRI dengan nomor: D.0837/P.GAPPRI/IX/2024 tanggal 03 September 2024 Perihal: Penolakan terbitnya PP 28/2024 tentang Kesehatan telah diterima dengan baik oleh pihak DPR RI. Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) KH Sarmidi Husna menilai sikap Ketua DPR RI sebagai bentuk perhatian terhadap kontroversi PP 28/2024 dan aturan turunan yang diprediksi akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau nasional. KH Sarmidi berharap agar Pimpinan Komisi IX DPR RI dapat menindaklanjuti arahan Ketua DPR RI untuk melakukan review terhadap polemik PP 28/2024 dengan melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholders) sehingga dapat ditemukan jalan tengah yang menguntungkan semua.Hasil kajian P3M menunjukkan bahwa terdapat banyak pasal dalam PP 28/2024 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. KH Sarmidi menegaskan bahwa PP 28/2024 merupakan produk hukum yang kurang partisipatif dalam proses penyusunannya karena tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak oleh penerapan peraturan tersebut. Ia khawatir PP 28/2024 berpotensi membahayakan ekosistem pertembakauan yang telah berkontribusi terhadap perekonomian rakyat dan negara Indonesia.
PP 28/2024 DPR RI Puan Maharani Komisi IX GAPPRI Pertembakauan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Keterwakilan Perempuan, Ketua Komisi II DPR: Tahun Ini Puncaknya Khususnya di DPRKetua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Bahkan menurutnya tahun ini puncaknya
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi 2 DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad HocRifqi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad HocRifqi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VII DPR Ingatkan Janji Pemerintah Terkait Tak Ada PHK di SritexKomisi VII DPR tagih janji pemerintah terkait tak ada PHK di Sritex.
Baca lebih lajut »
Pelantikan Pramo Anung-Rano Karno Diundur, Ketua Komisi II DPR Jelaskan AlasannyaPelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 diundur Jadi 13 Maret 2025.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi XII DPR RI Apresiasi Lancarnya Suplai BBM Saat NataruKetua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas penanganan supply BBM selama kegiatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Baca lebih lajut »