PPATK diminta beberkan nama anggota DPR yang terlibat judi online.
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membeberkan nama-nama anggota dewan ke publik yang diduga terlibat dalam permainan judi online .
"Di antaranya juga, kita juga pengin tahu apakah di DPR ini, anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online, ya kita minta ini, minta infonya di DPR. Ini kan ada MKD Pak, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu Pak sehingga kita ada pendekatannya," kata Habiburokhman saat rapat kerja dengan PPATK di gedung DPR, Jakarta, Rabu .Menurut dia, judi online sudah meresahkan masyarakat karena sudah menimbulkan sejumlah masalah.
"Jadi bukan hanya penyelenggara bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa pidana. Begitu juga di pasal Undang-Undang ITE judi online juga pemainnya dipidana. Karena itu kan memang kemarin dibentuk Satgas bahwa tindakan ini kan dari hulu ke hilir dari awalnya operatornya dan penyelenggaranya kita sikapi tetapi pemainnya juga harus disikapi," katanya.
Dpr Ppatk Habiburokhman Judi Komisi Iii
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Geram Pelat Dinas DPR Dipalsukan, Wakil Ketua Komisi III DPR: Merugikan Semua PihakKomisi III DPR menyoroti kasus pemalsuan pelat dinas khusus dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR Direvisi dalam UU agar Sama dengan ASNWakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan usia pensiun anggota TNI dan Polri direvisi dalam UU
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Cak Imin Hadiri Rapat Paripurna Usai Menjadi Cawapres di Pilpres 2024Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hadir pada Rapat Paripurna, usai menjadi kandidat sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR: Negara perlu mengeluarkan anggaran untuk PTN murahWakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa negara perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi ...
Baca lebih lajut »
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Anggap BiasaFraksi PDI-P mengaku sudah mendekati fraksi lain di DPR untuk menolak revisi UU MK yang mengancam independensi hakim.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR: Pemerintah dan DPR perlu segera tuntaskan RUU PolriWakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan pemerintah bersama DPR RI perlu segera menuntaskan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas ...
Baca lebih lajut »