Wakil Ketua Umum IDI mengkritik tanggung jawab status PSBB yang ada di tangan Menteri Kesehatan.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia , Slamet Budiarto, mengatakan seharusnya keputusan menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan di tangan Kementerian Kesehatan. Ia menilai saat ini Kemenkes seharusnya fokus di masalah penanganan Covid-19.'Kementerian Kesehatan kan bertanggung jawab atas kesehatan. Kenapa diberi tanggung jawab begitu besar untuk menetapkan PSBB.
Isinya, daerah yang mengajukan proposal, wajib menyertakan sejumlah syarat, data, dan sejumlah dokumen.Seperti jumlah kasus di daerah tersebut, penyebaran kasus, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan.Padahal, Slamet menilai saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Permenkes Pedoman PSBB Dinilai Terlalu Birokratis - Nasional - koran.tempo.coAlur penetapan PSBB dinilai terlalu panjang dan memperlambat kerja penanganan Covid-19 di daerah.
Baca lebih lajut »
Mengutip Arahan Presiden Jokowi, Letjen Doni Harapkan Polri Lebih Tegas soal PSBBKepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan arahan tentang penegakan hukum dalam rangka PSBB. PSBB
Baca lebih lajut »
Daftar Kantor dan Jenis Usaha yang Tetap Buka saat PSBBBerikut beberapa aturan PSBB sesuai Permenkes No.9/2020 kantor atau instansi yang masih buka selama masa PSBB.
Baca lebih lajut »
Doni Munardo Minta Terawan Tagih Daerah Lengkapi Usulan PSBB'Administrasi di sini itu termasuk kesiapan mereka di dalam menghadapi program PSBB termasuk juga rencana aksi,' ujar Doni.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Belum Setujui Satu Daerah Pun Tetapkan PSBB |Republika OnlinePemerintah masih menunggu daerah menyampaikan rencana aksi.
Baca lebih lajut »
Daerah Termasuk DKI Memohon PSBB, Belum Ada yang Dikabulkan |Republika OnlineHingga hari ini, pemerintah pusat belum mengabulkan satu pun permohonan status PSBB.
Baca lebih lajut »