Meskipun tanpa konsultasi, Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020.
Sejumlah jemaah calon haji kloter pertama Embarkasi Aceh melambaikan tangan sebelum naik ke pesawat udara di Bandara internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Sabtu . Pemberangkatan jemaah calon haji dari Provinsi Aceh yang terbagi dalam 12 kloter akan berakhir pada 4 Agustus mendatang. Walau mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb.
Diakuinya, Menteri Agama memang telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji. Tetapi karena masih reses, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI."Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII," tambah Politikus Golkar itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII Protes, Pembatalan Ibadah Haji 2020 Diputuskan Tanpa Persetujuan DPRMenurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, segala sesuatu terkait pelaksanaan ibadah haji harus dibahas dan diputuskan bersama DPR.
Baca lebih lajut »
Pembatalan Haji Sepihak, Ketua Komisi VIII DPR: Mungkin Menag Enggak Tahu Undang-UndangKomisi VIII DPR mengkritik pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 oleh Menteri Agama (Menag) secara sepihak...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII Pertanyakan Kemenag yang tak Konsultasi Soal HajiAce menyebut seharusnya Menag melakukan rapat terlebih dahulu dengan DPR untuk memutuskan kepastian penyelenggaraan ibadah haji
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Kapolda DIY usut Intimidasi Diskusi UGM |Republika OnlineKepolisian harus menyelidik dan menindak pelaku agar kejadian ini tak terulang.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia PeradilanMenurut Arsul Sani, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK agar tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. DPRRI
Baca lebih lajut »
Komisi 1 DPR RI: Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS | Republika OnlinePerwakilan RI di Amerika Serikat diminta memastikan keselamatan para WNI
Baca lebih lajut »