Polemik sertifikasi halal oleh Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum juga rampung.
Liputan6.com, Jakarta - Pasalnya, BPJPH dinilai tidak memiliki tata kelola yang baik, baik dari dasar terbentuknya, hingga implementasinya dalam memberikan sertifikasi.
** Saksikan"Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Demikian dikatakan Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban PP Muhammadiyah, Nadratuzzaman Hosen kepada media di Tangerang Kamis . Keinginan agar BPJPH membatasi peran sebagai regulator juga disuarakan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Rumadi Ahmad.
3 dari 4 halamanGeser MonopoliIqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat menegaskan, menggeser monopoli dari ormas tertentu ke negara hanyalah memindahkan pusat persoalan, yang lagi-lagi akan menimbulkan inefisiensi. Selain itu, diperkenankannya self-declaration atas jaminan kehalalan suatu produk akan sangat meringankan pelaku usaha. Khususnya dari kelompok usaha mikro dan kecil, yang terbebani oleh sistem jaminan produk halal yang kompleks dan sentralistik seperti sekarang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha KecilKetentuan-ketentuan yang dibuat BPJPH dinilai hanya dapat dipenuhi pengusaha kalangan menengah ke atas.
Baca lebih lajut »
BPJPH : Sertifikasi Halal Perpaduan Agama dan Sains |Republika OnlineLPH akan menjadi penyelia yang memeriksa dan mengaudit kehalalan produk.
Baca lebih lajut »
BPJPH Diminta Tetap Libatkan MUI dalam Sertifikasi HalalBPJPH disebut telah meresmikan PT. Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanudin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melibatkan MUI.
Baca lebih lajut »
Mendikbud Nadiem: Pembukaan Sekolah di Zona Hijau dan Kuning tak WajibMempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, serta evaluasi implementasi SKB Empat Menteri akhirnya zona hijau dan kuning bisa tatap muka. MendikbudNadiemMakarim
Baca lebih lajut »
Khusus Warga Bandung: Tak Pakai Masker, Wajib Bayar DendaPeraturan Wali Kota Bandung mengatur denda untuk warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Denda
Baca lebih lajut »
Sudah Ingatkan BPJPH, IHW Tegaskan Auditor Halal Harus Disertifikasi MUIDirektur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengaku pihaknya sudah mengingatkan Kepala Badan Penyelenggara...
Baca lebih lajut »