Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang berisi tentang pernyataan dari Kementerian Keuangan tentang permasalahan sistem coretax.
- Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang berisi tentang pernyataan dari Kementerian Keuangan tentang permasalahan sistem coretax yang dipicu oleh ketidaktahuan para wajib pajak dalam penggunaannya.
"Perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu kami sedang melakukan video conference dengan seluruh pegawai di internal DJP," ucap Dwi kepada CNBC Indonesia, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Tinjau Pelaksanaan Sistem Pajak Coretax, Dorong Optimalisasi Potensi PajakKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengecek pelaksanaan sistem pajak baru, Coretax, di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Luhut mendukung implementasi Coretax yang diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dan menutup tax gap sebesar 6,4% dari PDB. Sistem Coretax diharapkan dapat menambah penerimaan negara dan membuka peluang mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Peringatkan Pemda, Opsen Pajak Tidak Boleh Tambah Beban Wajib PajakKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak menambah beban wajib pajak. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menekankan pentingnya memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB.
Baca lebih lajut »
Pajak Minimum Global Berlaku di Indonesia Mulai Tahun Pajak 2025Mulai tahun pajak 2025, Indonesia akan menerapkan Pajak Minimum Global (PMG) sebagai bagian dari kesepakatan Pilar Dua G20 dan OECD. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak minimum sebesar 15 persen di negara tempat perusahaan beroperasi.
Baca lebih lajut »
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Panduan Lengkap untuk Wajib PajakPelajari cara menghitung pajak penghasilan dengan mudah dan akurat. Panduan lengkap untuk memahami aturan perpajakan dan menghitung PPh Anda.
Baca lebih lajut »
Menteri Satryo Disebut Suka Main Pecat dan Pemarah, Pegawai Bentuk Paguyuban Pegawai Ditjen DiktiSalah satu pegawai yang dipecat Menteri Satryo adalah Pranata Humas Ahli Muda dan Pj. Rumah Tangga, Neni Herlina.
Baca lebih lajut »
Pajak Sektor Digital Indonesia Tembus Rp32,32 Triliun di 2024Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan Rp32,32 triliun dari sektor ekonomi digital pada tahun 2024. Penerimaan pajak ini berasal dari berbagai transaksi digital, termasuk pajak PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP. Pemerintah terus aktif menunjuk pelaku usaha PMSE dan menggali potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya.
Baca lebih lajut »