Ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI Hasan Basri, meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan lalu. Itu dilakukan setelah pertemuan antara pimpinan Komite II dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI.
Oleh karena itu, kata Hasan, pihaknya akan segera bersurat kepada pimpinan agar menerbitkan nota keberatan dan protes resmi dari DPD RI. Bahkan, bila perlu materi dan pandangan serta masukan dari DPD RI terhadap substansi UU tersebut, yang tidak diakomodasi oleh DPR RI akan diberikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU Minerba Disahkan, Pimpinan DPD Didesak Kirim Nota Protesada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut.
Baca lebih lajut »
UU Minerba, Aturan Oligarkis di Era MilenialRevisi UU Minerba dinilai melanggengkan keistimewaan perusahaan tambang. Potensi kehancuran hingga aktivitas yang dapat merenggut nyawa ada di depan mata.
Baca lebih lajut »
DPR Bantah UU Minerba Baru Tidak NasionalisKomisi VII DPR membantah Undang-Undang mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru disahkan tidak nasionalis
Baca lebih lajut »
Begini Alasan Pengusaha Tambang Naldy N Haroen Dukung DPR Merevisi UU MinerbaPengusaha tambang asal Indonesia Naldy N Haroen memberikan dua contoh pasal yang menjadi alasan dirinya mendukung DPR agar segera merevisi UU Minerba. UUMinerba
Baca lebih lajut »
Perppu 1/2020 Telah Menjadi UU 2/2020, MAKI Kembali Layangkan Gugatan ke MKMateri Pengujian UU ini adalah sama dengan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu permohonan pembatalan Pasal 27.
Baca lebih lajut »
Perppu Corona Sudah Jadi UU, Kelanjutan Gugatan di Tangan MKPerppu Corona saat digugat ke MK belum menjadi Undang-undang. Kini Perppu tersebut telah UU sehingga dinilai gugatan ke MK kehilangan objek.
Baca lebih lajut »