Menurut Afan, langkah tersebut tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi 1998, tetapi juga dapat merusak sistem birokrasi dan demokrasi yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara , Afan Ari Kartika mengkritik keras terkait wacana pengembalian Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri , yang diusulkan oleh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Sitorus.
“Reformasi ini adalah tonggak sejarah penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Wacana untuk mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri adalah sebuah langkah mundur yang mengingkari semangat reformasi. Ini bukan hanya akan mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga mengarah pada kebangkitan kembali pendekatan militeristik yang telah kita tinggalkan,” ujar Afan dalam keterangannya, Minggu .
“Struktur di Kemendagri sudah cukup kompleks, dengan berbagai direktorat jenderal yang menangani urusan dalam negeri. Jika Polri ditempatkan di bawah Kemendagri, ini akan menambah panjang rantai birokrasi yang justru bisa menciptakan masalah baru dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia,” jelas Afan.
Afan menyarankan agar fokus dikembalikan pada penguatan mekanisme pengawasan terhadap Polri yang sudah ada, alih-alih mengubah struktur kelembagaannya. Saat ini, ada beberapa saluran pengawasan yang dapat lebih efektif dioptimalkan. Terakhir, pengawasan melalui Komisi III DPR yang dapat menjadi mitra kerja Polri juga harus lebih tegas dalam mengawasi kebijakan dan kinerja Polri. Menurut Afan, selama ini Komisi III belum maksimal dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap Polri.
Kemendagri Polri Di Bawah Kemendagri PDIP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengembalian Polri di Bawah TNI Cederai ReformasiWacanapengembalian Polri di bawah TNI dan Kemendagri yang diusulkan PDIP dinilaitidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi 1998 tetapi juga dapat merusak demokrasi
Baca lebih lajut »
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau KemendagriWakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
Baca lebih lajut »
Rajiv Tolak Usulan Polri Berada di Bawah TNI atau KemenhanAnggota DPR ini menolak usulan bahwa Polri harus berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri dan menyatakan bahwa Polri terus berusaha menjadi institusi yang profesional dan presisi.
Baca lebih lajut »
Tegas, Ketum IMM Tolak Keras Usulan Politisi PDIP Terkait Polri di Bawah KemendagriBerita Tegas, Ketum IMM Tolak Keras Usulan Politisi PDIP Terkait Polri di Bawah Kemendagri terbaru hari ini 2024-11-30 21:42:32 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Usulan PDIP Soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Dianggap AnehJuru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Herlambang mengatakan usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar Polri kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri meru
Baca lebih lajut »
Candra Aditiya Tolak Usulan Penggabungan Polri ke Bawah TNI atau KemendagriKetua Umum HIKMAHBUDHI, Candra Aditiya, menolak usulan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus tentang penggabungan Polri ke bawah TNI atau Kemendagri. Candra menegaskan bahwa pemisahan Polri dari ABRI sudah dimulai pada era BJ Habibie merupakan semangat untuk menjaga profesionalitas dan independensi Polri dalam menegakkan hukum.
Baca lebih lajut »