Wacanapengembalian Polri di bawah TNI dan Kemendagri yang diusulkan PDIP dinilaitidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi 1998 tetapi juga dapat merusak demokrasi
Nilai gift yang diterima pelaku live hanya berkisar 30% dari harga asli gift. Karena itu, kue terbesar tetap menjadi bagian platform medsos.Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil berunjuk rasa terkait kasus penembakan pelajar di depan Polda Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengahatau Kementerian Dalam Negeri , yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , disorot keras oleh Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara Afan Ari Kartika.
Salah satu dampak yang dapat terjadi ialah masalah penganggaran. Proses penganggaran akan lebih panjang, karena anggaran Polri harus melalui Kemendagri sebelum disalurkan ke Polri. Proses yang lambat ini berpotensi menghambat operasional Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Ketiga, Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan eksternal terhadap Polri harus diperkuat melalui lembaga Kompolnas. Afan menekankan perlunya Kompolnas diisi oleh figur-figur independen yang bebas dari pengaruh Polri agar bisa menjalankan tugasnya secara objektif dan efektif.
“Mereka seringkali hanya reaktif terhadap kasus-kasus besar, padahal pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengembalian kepolisian di bawah TNI dinilai dapat lemahkan institusiDirektur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa usulan mengembalikan kepolisian di bawah TNI ataupun Kemendagri adalah langkah yang dapat ...
Baca lebih lajut »
Penempatan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Bisa Picu Problem BaruPolri di bawah TNI bertentangan dengan semangat Reformasi 1998. Polri di bawah Kemendagri bisa memicu birokratisasi Polri.
Baca lebih lajut »
Tawaran PDI-P Akan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Bisa Memicu Masalah BaruUsulan PDI-P untuk memosisikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri menyusul temuan dugaan tidak netral polisi selama Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat mengakibatkan masalah baru. Nicky Fahrizal dari CSIS menilai opsi ini bisa mengingkari semangat Reformasi 1998 dan memicu birokratisasi Polri.
Baca lebih lajut »
Rajiv Tolak Usulan Polri Berada di Bawah TNI atau KemenhanAnggota DPR ini menolak usulan bahwa Polri harus berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri dan menyatakan bahwa Polri terus berusaha menjadi institusi yang profesional dan presisi.
Baca lebih lajut »
Raihan Ariatama Kritik Usulan Polri Kembali ke Bawah TNI atau KemendagriDirektur The Strategic Lab dan Mantan Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, mengecam usulan Polri dipindahkan ke bawah TNI atau Kemendagri sebagai kemunduran bagi reformasi.
Baca lebih lajut »
Usulan PDIP Soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Dianggap AnehJuru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Herlambang mengatakan usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar Polri kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri meru
Baca lebih lajut »