US Kongres Gagal Setujui Rancangan Undang-Undang Pengeluaran

Politik Berita

US Kongres Gagal Setujui Rancangan Undang-Undang Pengeluaran
KONGRESPENGELUARANPENCUTUPAN PEMERINTAH
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 86 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 55%
  • Publisher: 92%

Rancangan undang-undang pengeluaran yang telah dipangkas gagal disetujui oleh US Kongres, hanya satu hari sebelum kemungkinan penutupan pemerintah jelang Natal.

di Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang pengeluaran yang telah dipangkas. Penolakan itu hanya satu hari sebelum kemungkinan penutupan pemerintah jelang Natal.

Dengan suara 174-235, Dewan Perwakilan Rakyat menolak paket yang didukung Trump, yang disusun secara terburu-buru oleh para pemimpin Partai Republik setelah presiden terpilih dan sekutunya yang miliarder, Para kritikus menggambarkan kerusakan ini sebagai gambaran awal dari kekacauan yang akan datang ketika Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari. Intervensi Musk melalui serangkaian tweet di platform media sosialnya, X, diejek oleh Demokrat sebagai karya 'Presiden Musk.'“Proposal Musk-Johnson tidak serius,” kata Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, kepada para wartawan. “Ini bisa dibuat bahan tertawaan. Republikan ekstrem Maga sedang membawa kita ke penutupan pemerintah.” Meskipun mendapat dukungan Trump, 38 anggota Partai Republik menentang paket baru tersebut bersama hampir semua Demokrat, memastikan paket itu gagal mencapai ambang dua pertiga yang diperlukan untuk disahkan, dan meninggalkan langkah selanjutnya yang tidak pasti.Rancangan undang-undang terbaru ini akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga Maret, ketika Trump akan berada di Gedung Putih dan Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres. Rancangan ini juga akan memberikan bantuan bencana senilai US$100 miliar dan menangguhkan utang. Partai Republik menghapus elemen lain yang dimasukkan dalam paket asli, seperti kenaikan gaji untuk anggota Kongres dan aturan baru untuk manajer manfaat farmasi. Atas dorongan Trump, versi baru ini juga akan menangguhkan batas utang nasional selama dua tahun – langkah yang akan mempermudah pengesahan pemotongan pajak dramatis yang telah dijanjikan dan membuka jalan bagi utang federal yang mencapai US$36 triliun untuk terus meningka

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

KONGRES PENGELUARAN PENCUTUPAN PEMERINTAH TRUMP MUSK

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Masuk Prolegnas Prioritas, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Perlu Terus DikawalMasuk Prolegnas Prioritas, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Perlu Terus DikawalDPR memasukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Baca lebih lajut »

Menhan: Revisi UU TNI untuk penguatan kebijakan strategi pertahananMenhan: Revisi UU TNI untuk penguatan kebijakan strategi pertahananMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan institusinya mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas ...
Baca lebih lajut »

Ahmad Muzani Undang Jokowi ke Kongres Gerindra, Ajakan Gabung?Ahmad Muzani Undang Jokowi ke Kongres Gerindra, Ajakan Gabung?Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan akan mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokow) saat Kongres Februari mendatang.
Baca lebih lajut »

China Selidiki Nvidia karena 'Melanggar' Undang-undang AntimonopoliChina Selidiki Nvidia karena 'Melanggar' Undang-undang AntimonopoliChina pada Senin (9/12) memulai sebuah penyelidikan terhadap raksasa cip asal Amerika Serikat, Nvidia, karena diduga melanggar undang-undang antimonopolinya, ungkap sebuah badan tinggi pemerintah China, di saat kedua negara berlomba mendominasi pembuatan chip global. Lembaga pemerintah China...
Baca lebih lajut »

Gus Miftah Klaim Banyak Orang Memanggilnya 'Kiai', Ini Syarat Menjadi Kiai Menurut Undang-UndangGus Miftah Klaim Banyak Orang Memanggilnya 'Kiai', Ini Syarat Menjadi Kiai Menurut Undang-UndangRupanya pembahasan tentang kiai ini terdapat di dalam undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang terdapat pada Pasal 9.
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum UGM Minta Pemerintah Survei Keinginan Publik saat Susun Undang-UndangPakar Hukum UGM Minta Pemerintah Survei Keinginan Publik saat Susun Undang-UndangZainal Arifin Mochtar menilai keterlibatan partispasi masyarakat melalui survei perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan publik.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 02:56:08