Upaya BPJPH-Ditjen PKH Percepat Sertifikasi Halal Produk Olahan Peternakan

Sertifikasi Halal Berita

Upaya BPJPH-Ditjen PKH Percepat Sertifikasi Halal Produk Olahan Peternakan
Ditjen Pkh Kementerian PertanianBpjph
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 75 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 51%

Percepatan program sertifikasi halal produk olahan hasil pertanian yang merupakan sektor penting di dalam ekosistem halal.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tri Melasari, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPJPH dan Ditjen PKH. Kepala BPJPH , Muhammad Aqil Irham menyambut baik pertemuan dengan Ditjen PKH untuk mengakomodir upaya-upaya kolaboratif bersama dalam mengakselerasi sertifikasi halal produk olahan hasil pertanian yang merupakan sektor penting di dalam ekosistem halal.

"Karenanya, sinergi ini penting untuk segera diwujudkan, termasuk dengan mendorong terlaksananya sosialisasi, edukasi, literasi hingga fasilitasi sertifikasi halal khususnya di sektor tersebut," kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham.Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tri Melasari mengatakan bahwa sertifikasi halal dilakukan tidak hanya sebagai pemenuhan atas amanat regulasi. Namun, juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran.

"Sejumlah 2.457 UPH siap meningkatkan kualitas usahanya dengan melakukan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk di pasaran guna meningkatkan nilai realisasi ekspor produk halal." kata Tri Melasari. Sebagai tindak lanjut, BPJPH dan Ditjen PKH saat ini tengah menyiapkan webinar bagi 2.457 UPH. Tujuannya, untuk membantu seluruh UPH supaya segera siap untuk melaksanakan sertifikasi halal produknya.Sebagai informasi, upaya kolaboratif akselerasi sertifikasi halal dalam rangka menyambut implementasi Wajib Halal Oktober 2024 juga terus dilakukan BPJPH Kementerian Agama bersama sejumlah Kementerian/Lembaga.

Saat ini, BPJPH bersama keenam stakeholder tersebut tengah melakukan revisi draft Perjanjian Kerja Sama. Salah satunya, PKS antara BPJPH dan Ditjen PKH Kementan tentang Percepatan Sertifikasi Halal dan Pengawasan Produk Halal di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.Kabar Gembira bagi UMKM di Sumsel, Pemprov Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Ditjen Pkh Kementerian Pertanian Bpjph

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BPJPH-Ditjen PKH Koordinasikan Percepatan Sertifikasi Halal Produk Olahan PeternakanBPJPH-Ditjen PKH Koordinasikan Percepatan Sertifikasi Halal Produk Olahan PeternakanJPNN.com : BPJPH bersama Ditjen PKH Kementerian Pertanian melakukan akselerasi sertifikasi halal produk olahan peternakan. Ini tujuannya.
Baca lebih lajut »

Ekspresi Sri Mulyani Ditanya soal Rencana DJP & Bea Cukai Dipisah dari KemenkeuEkspresi Sri Mulyani Ditanya soal Rencana DJP & Bea Cukai Dipisah dari KemenkeuPrabowo-Gibran berencana memisahkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.
Baca lebih lajut »

Respons Sri Mulyani soal Rencana Prabowo-Gibran Pisahkan DJP & Bea Cukai dari KemenkeuRespons Sri Mulyani soal Rencana Prabowo-Gibran Pisahkan DJP & Bea Cukai dari KemenkeuPrabowo-Gibran berencana memisahkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.
Baca lebih lajut »

Produk Non Halal Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal, BPJPH: Wajib Cantumkan Keterangan Tidak HalalProduk Non Halal Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal, BPJPH: Wajib Cantumkan Keterangan Tidak HalalKewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh Pemerintah mulai 18 Oktober 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »

Soal Suara Nol di Gugatan Ganjar-Mahfud, Yusril: Ini Bentuk Pengingkaran terhadap DemokrasiSoal Suara Nol di Gugatan Ganjar-Mahfud, Yusril: Ini Bentuk Pengingkaran terhadap DemokrasiPermohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Ganjar-Mahfud ada upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum.
Baca lebih lajut »

PT KAI Divre III Tegaskan Tidak Ada Toleransi Untuk Penyalahgunaan Pengelolaan Aset NegaraPT KAI Divre III Tegaskan Tidak Ada Toleransi Untuk Penyalahgunaan Pengelolaan Aset NegaraPT KAI Divre III Tetap Melakukan Berbagai Upaya Preventif Maupun Represif Dalam Upaya Menyelematkan Aset Negara.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 12:41:48