Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden Rawan Ditunggangi Penyusup

Indonesia Berita Berita

Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden Rawan Ditunggangi Penyusup
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 51%

Masyarakat diajak turut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wapres periode...

Sejumlah mobil barracuda dan kendaraan taktis kepolisian bersiaga di area sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis . Unjuk rasa saat pelantikan presiden-wakil presiden berlangsung rawn ditunggangi penyusup. Foto/SINDOphoto/Yulianto- Masyarakat diajak turut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo -KH Ma'ruf Amin.

Pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai."Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Christina Aryani di Jakarta, Jumat . Di sisi lain, demonstrasi saat pelantikan berlangsung sangat berpotensi disusupi kepentingan pihak lain."Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," ujarnya.Demonstrasi juga mengganggu khidmatnya puncak dari pesta demokrasi itu.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal pengaman ekstra tebal di area ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 20 Oktober mendatang. Pengamanan merupakan dari tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya pelantikan berlangsung aman dan tertib.

Kelancaran acara pelantikan juga akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman. Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat info tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Baru Kali Ini Ada Larangan Unjuk Rasa Saat Pelantikan PresidenBaru Kali Ini Ada Larangan Unjuk Rasa Saat Pelantikan PresidenDiskresi kepolisian jangan sampai menghambat masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, meski dengan alasan demi lancarnya pelantikan presiden. PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »

Larang Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden, Diskresi Polisi Ancam DemokrasiLarang Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden, Diskresi Polisi Ancam Demokrasiolisi memakai diskresinya dengan melarang adanya aksi demonstrasi, yang berarti bertentangan dengan aturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »

Pendapat Pangi soal Larangan Unjuk Rasa Jelang Pelantikan PresidenPendapat Pangi soal Larangan Unjuk Rasa Jelang Pelantikan PresidenJangan Polri melarang ada unjuk rasa jelang pelantikan presiden, sementara Presiden Jokowi mempersilakan tetap berunjuk rasa. PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »

Antisipasi Unjuk Rasa, Polisi Tutup Jalan Menuju DPRAntisipasi Unjuk Rasa, Polisi Tutup Jalan Menuju DPRPenutupan jalan tersebut diberlakukan sejak Rabu (16/10) malam hingga Kamis (17/10).
Baca lebih lajut »

Kapolri jelaskan tidak diterbitkannya tanda terima unjuk rasaKapolri jelaskan tidak diterbitkannya tanda terima unjuk rasaKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan alasan tidak diizinkannya aksi demonstrasi jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.\r\n\r\n"Meski ...
Baca lebih lajut »

Kapolri Ungkap Alasannya Larang Unjuk Rasa Hingga 20 OktoberKapolri Ungkap Alasannya Larang Unjuk Rasa Hingga 20 OktoberKapolri menyebut tak mau menanggung risiko bangsa dicap buruk.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-30 08:20:55