Komisi Eropa, badan eksekutif blok beranggotakan 27 negara, membuka penyelidikan setelah menempatkan Temu pada daftar “platform-platform daring sangat besar” yang memerlukan tingkat pengawasan paling ketat berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa (Digital Services Act/DSA).
ILUSTRASI - Situs web Temu, 23 Juni 2023. Uni Eropa sedang menyelidiki Temu karena mencurigai pengecer daring China itu tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah penjualan produk ilegal.Komisi Eropa , badan eksekutif blok beranggotakan 27 negara, membuka penyelidikan setelah menempatkan Temu pada daftar “platform-platform daring sangat besar” yang memerlukan tingkat pengawasan paling ketat berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa .
Badan eksekutif blok beranggotakan 27 negara itu membuka penyelidikan tersebut setelah menempatkan Temu pada daftar “platform-platform daring sangat besar” yang memerlukan tingkat pengawasan paling ketat berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Uni Eropa akan Usulkan Undang-undang Baru Pemulangan MigranKomisi Eropa akan mengusulkan undang-undang baru, untuk meningkatkan deportasi migran ilegal, kata presiden komisi Ursula von der Leyen pada Senin (14/10), dalam sebuah surat kepada blok tersebut. “Komisi akan mengajukan proposal baru untuk undang-undang yang akan mendefinisikan kewajiban...
Baca lebih lajut »
Harapan Reformasi LegislasiReformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.
Baca lebih lajut »
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
Laporan Uni Eropa: Kehidupan umat Islam di Eropa semakin menantangBadan Hak Fundamental Uni Eropa (FRA) melaporkan bahwa hampir setengah dari umat Islam di negara-negara anggota Uni Eropa mengalami diskriminasi dan ujaran ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-UndangJPNN.com : Kemendagri tengah mengkaji revisi UU pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Pemerintah India Keluarkan Undang-Undang Larangan Meludahi MakananDua negara bagian India menerapkan peraturan ketat termasuk denda besar dan hukuman penjara untuk menangani kasus kontaminasi makanan dengan ludah urin dan kotoran
Baca lebih lajut »