JPNN.com : Kemendagri tengah mengkaji revisi UU pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan undang-undang.
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Selain hadirnya UU terbaru yang menuntut perubahan UU Pemda, juga adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. “Awal dibentuknya UU Pemda adalah untuk mengatur eksistensi daerah otonom. Yakni pengakuan terhadap masyarakat daerah lokal untuk mereka menjadi badan hukum publik untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya urusan-urusan tidak diputuskan oleh pusat semuanya tapi diputuskan oleh rakyat di daerah,” kata Halilul Khairi.
Revisi UU Undang-Undang Pengkajian Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harapan Reformasi LegislasiReformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.
Baca lebih lajut »
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
10 Tahun ULA Kemendagri, Plt. Sekjen Ingatkan Pentingnya Meningkatkan Kualitas Pelayanan PublikPlt. Sekjen Kemendagri: Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca lebih lajut »
BPH Migas kaji revisi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah mengkaji untuk merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan kualitas ...
Baca lebih lajut »
Polemik Mayor Teddy Jadi Seskab, Eks Sesmil Presiden: Ubah Undang-undang atau Mundur dari TNIJPNN.com : TB Hasanuddin menyarankan Mayor Teddy sebaiknya mundur dari prajurit TNI agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
Baca lebih lajut »
Basuki Buka-bukaan Pernah Terpaksa Melanggar Undang-undangMenteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol.
Baca lebih lajut »