Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pada Panja Biaya Pendidikan, Komisi X akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah.Panja juga akan mencari tahu apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan sudah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan.
Politisi PKB ini menegaskan Panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah. “Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025," ungkapnya.
Hal itu dikatakan Faqih dalam acara daring Polemik Trijaya dengan Tema"Nanti Kita Cerita Tentang UKT Hari Ini", Sabtu .
Uang Kuliah Tunggal DPR UKT Naik UKT Dpr Indonesia Ukt Naik Ukt Naik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan usut sebab kenaikan UKTKomisi X DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada beberapa ...
Baca lebih lajut »
Soroti Kenaikan UKT: Komisi X DPR Bentuk Panja Pembiayaan PendidikanPanja Pembiayaan Pendidikan, lanjutnya, diperkirakan butuh waktu kerja selama 3–4 bulan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT itu.
Baca lebih lajut »
Heran Biaya UKT Meroket, Komisi X: Anggaran Pendidikan dari APBN BesarHuda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan.
Baca lebih lajut »
Soal UKT Mahal Kemendikbud Sebut Kuliah Pendidikan Tersier, Pengamat: Terjebak Komersialisasi PendidikanSoal keluhan UKT mahal, pengamat mengatakan Kemendikbud dan PTN terjebak dalam komersialisasi pendidikan dan malas berpikir untuk kemajuan bangsa.
Baca lebih lajut »
Biaya Pendidikan Terus Meroket, Pengelolaan Anggaran Pendidikan DievaluasiPengelolaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal dievaluasi untuk memastikan terjangkaunya biaya pendidikan.
Baca lebih lajut »
Kemendikbud Respons UKT Mahal, DPR Bentuk PanjaKemendikbud meyatakan pendidikan tinggi masih bersifat pilihan, bukan hal wajib. Pernyataan itu disampaikan merespons kritik terhadap kenaikan UKT.
Baca lebih lajut »