MK menggelar sidang pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang pengujian Pasal 92 ayat huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Selasa .
“Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 117 ayat huruf g dan huruf h beserta penjelasannya dan lampiran UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suryadin dalam sidang MK, Selasa .Menurutnya, syarat surat keterangan sehat rohani tidak diberlakukan dalam seleksi Panwaslu Kabupaten Dompu.
Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pemohon perlu mempelajari putusan-putusan MK terdahulu yang terkait dengan persoalan yang diajukan. Terutama untuk memperkuat alasan permohonan dengan pertentangan norma yang belum terlihat pada permohonan ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tangkap 2 Bupati, Bawaslu Dorong Dana Kampanye Dibuka ke PublikBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong laporan dana kampanye peserta pemilu dibuka publik secara detail.
Baca lebih lajut »
Mahfud Senang Banding KPU soal Penundaan Pemilu Diterima: Pemilu Tetap 14 Februari 2024ahfud menyambut baik putusan PT DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU, sehingga Pemilu 2024 tetap 14 Februari.
Baca lebih lajut »
PT DKI Batalkan Putusan Tunda Pemilu, KPU: Meluruskan Kembali Jalur Peradilan Pemilu |Republika OnlineHakim tegaskan gugatan pemilu terhadap KPU tak bisa lewat pengadilan negeri.
Baca lebih lajut »
Putusan Tunda Pemilu 2024 Dibatalkan, Ketua KPU: Alhamdulillah, Pemilu Jalan Terus |Republika OnlinePT DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan KPU atas putusan penundaan pemilu.
Baca lebih lajut »
DKPP Periksa 19 Anggota KPU, dari Kabupaten hingga PusatDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa 19 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Baca lebih lajut »
Simak, Lokasi dan Syarat Lengkap Pelayanan SIM Keliling di Bekasi 10-15 April 2023Pemohon diwajibkan membawa fotocopy E-KTP dan SIM asli untuk proses penggantian identitas yang baru.
Baca lebih lajut »