Protokol kesehatan di sejumlah transportasi publik diklaim cukup baik.
DINAS Kesehatan DKI Jakarta yakin angkutan umum tidak menjadi klaster baru penularan covid-19 selama kebijakan ganjil-genap diterapkan kembali.
"Saya rasa sudah ada protokol kesehatan yang ketat di MRT dan Trans-Jakarta," kata Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Dwi Oktavia. Dwi mengatakan pengelola angkutan umum telah menjalankan protokol kesehatan dengan membatasi 50% kapasitas penumpang dalam gerbong kereta dan bus. "Tempat antrean orang diatur untuk punya jarak. Pengguna juga diatur mengantre di ruang terbuka prinsipnya lebih baik dibanding ruang tertutup," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dinkes DKI Yakin Transportasi Publik tidak Jadi Klaster BaruPengelola angkutan umum telah menjalankan protokol kesehatan dengan membatasi 50% kapasitas penumpang dalam gerbong kereta dan bus.
Baca lebih lajut »
Imparsial Minta Publik Dilibatkan Bahas TNI Tindak TerorismeImparsial meminta pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.
Baca lebih lajut »
Muncul ke Publik, Gilang Bungkus Jarik Diam Seribu BahasaTerduga pelaku pelecehan seksual, Gilang hanya diam saat dihadirkan kepolisian ke hadapan publik usai menjadi tersangka.
Baca lebih lajut »
Manajemen Publik Pandemi Covid-19Hingga kini, wacana penanganan pandemi masih berkisar pada mencari keseimbangan antara mengontrol pandemi dan mencegah kehancuran ekonomi. Satu hal yang juga penting untuk diubah adalah manajemen publik.
Baca lebih lajut »
Perluasan Ancol Diharapkan Sediakan Akses Pantai PublikReklamasi atau perluasan kawasan Ancol harus diimbangi dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kisruh Reklamasi Ancol, Aktivis Jakarta: Jadikan Perluasan Ancol Pantai PublikForum Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) menyarankan kepada pihak terkait agar lahan perluasan atau reklamasi Ancol jadi pantai publik.
Baca lebih lajut »