Wakil Ketua MPR RI ini juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada program penanggulangan pandemi Covid-19. MPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan kembali menyampaikan penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu. Sebab, RUU ini ditolak oleh semua buruh dan elemen masyarakat lainnya.Baca Juga: Ia pun menyoroti muatan dalam RUU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap rakyat. Misalnya, hilangnya ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota , sebab Pasal 88C ayat hanya mengatur Upah Minimum Provinsi .
"UMP di hampir semua provinsi lebih kecil dibandingkan UMK-nya, kecuali di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Akibatnya, upah buruh dan menjadi makin kecil dan tidak layak. RUU ini menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap buruh, karyawan, dan rakyat kecil," ungkap Syarief. RUU Cipta Kerja juga membuat aturan pesangon yang kualitasnya menurun dan tanpa kepastian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pesan Ketua MPR RI saat Munas XI SOKSIDalam Munas XI SOKSI itu, Ketua MPR RI bersama Gerak BS menyumbangkan alat rapid test. MPRRI
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR ikut bersepeda 'Gowes to Nation' di JakartaWakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid ikut bersepeda dalam acara &39;Gowes to Nation&39; yang diikuti 115 orang dari berbagai kelompok masyarakat di Jakarta, ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR: Dengarkan aspirasi rakyat menolak RUU Cipta KerjaWakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan kembali menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja seiring dengan aspirasi ...
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Soroti Maraknya Hoaks Selama Pandemi Covid-19Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat bukan menyaring, namun malah mempercayai hoaks begitu saja. Nalar bangsa dinilai ada di ujung tanduk.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi II: Pilkada Bukan Harga Mati, Terutama di Zona Merah Covid-19Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 pada Desember mendatang tidak mutlak.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU RI Temui Khofifah di Kediaman, Ada Apa?Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman...
Baca lebih lajut »