Seorang advokat perpajakan menggugat UU Pengadilan Pajak ke MK. Nurhidayat menggugat karena menolak Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
sebagaimana di atas digeser ke Mahkamah Agung , bukan di bawah rezim Kementerian Keuangan lagi.
- Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan -Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri UUD 1945).
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kala Bos Pajak Buka Suara Soal PNS Pajak yang Ngemplang PajakDirjen Pajak berjanji mengusut tuntas kasus pengemplangan pajak oleh Rafael Alun.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Aksi di Depan Kantor Pajak, Bawa 4 Tuntutan Salah Satunya Copot Dirjen PajakRatusan buruh yang dipimpin Presiden Partai Buruh Said Iqbal lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuan
Baca lebih lajut »
Saham Pegawai Pajak di Perusahaan Konsultan Pajak, Celios Sebut Konflik Kepentingan: AnehDirektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di beberapa perusahaan.
Baca lebih lajut »
134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, Kemenkeu: Bukan Konsultan PajakSaham milik 134 pegawai pajak yang ditemukan KPK tidak ada yang bergerak di bidang konsultan pajak.
Baca lebih lajut »
Pegawai Pajak Punya Saham di Konsultan Pajak, Ini Kata KemenkeuRafael Alun Trisambodo memiliki saham di perusahaan konsultan pajak, apa kata Kemenkeu?
Baca lebih lajut »
Sanksi Bagi Konsultan Pajak Rafael Alun, Begini Bunyi Kode Etik Ikatan Konsultan PajakKonsultan Pajak Rafael Alun Trisambodo diblokir rekeningnya oleh PPATK. Apa saja sanksi bagi konsultan pajak nakal sesuai aturan kode etik?
Baca lebih lajut »