Mahkamah Konstitusi tolak permohonan uji materi dalam perkara pengujian Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Mahkamah Konstitusi tolak permohonan uji materi dalam perkara pengujian Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI tahun 1945.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak perlu adanya perluasan makna pasal 35 ayat 2 junto pasal 30 ayat 1 UU 40/2004. Kemudian, hakim Suhartoyo menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, MK berpendapat ketentuan norma Pasal 35 ayat dan Pasal 37 ayat UU 40/2002 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tok! DPR Setuju Bahas RUU Perjanjian Dagang RI-KorselDPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).
Baca lebih lajut »
Pemerintah optimistis revisi UU Cipta Kerja selesai sebelum waktunyaPemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum waktunya, yakni dua tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun ...
Baca lebih lajut »
Revisi UU Cipta Kerja Dikebut, Target Kelar Sebelum Deadline MKPemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum tenggat waktu dua tahun menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
RI Tarik Investasi Rp 60 T Gegara Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah klaim dapat mencetak investasi sebesar Rp 60 triliun di tahun ini berkat UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Target Perbaikan UU Cipta Kerja Selesai Akhir 2022Pemerintah Target Perbaikan UU Cipta Kerja Selesai Akhir 2022: UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Baca lebih lajut »