Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap ada pemerintah daerah (pemda) yang menyelewengkan gaji dokter spesialis demi membayar utang proyek.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap ada pemerintah daerah yang menyelewengkan gaji dokter spesialis demi membayar utang proyek. .
"Ini terjadi seperti di Pulau Buru , itu temuan kita. Sudah jelas ada anggaran dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan untuk dokter spesialis, tapi dokter spesialisnya tidak menerima gaji dan tunjangannya yang sudah disampaikan kepada pemerintah kabupaten," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin ."Ternyata uangnya sudah diterima dari Kemenkes, tapi dipakai untuk membayar utang-utang proyek lain.
Ia mengatakan rincian lebih lanjut berupa arahan kepada para pemda akan dituangkan dalam surat tersebut. Rencananya, SE itu akan terbit paling lambat hari ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasib Pajak Hiburan Kini Tak Jelas, Kewenangan Ada di PemdaPolemik pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan Khusus sebesar 40%-75% masih terus berlanjut.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Sebut Pemerintah Siap Jika Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan ke Septemberenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah siap apabila penyelenggaraan Pilkada 2024 dimajukan lagi menjadi September 2024. Tentu, KPU yang akan memutuskan.
Baca lebih lajut »
Tito Sebut Kades hingga Perangkat Desa Tak Dapat THR 2024, Ini AlasannyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala hingga perangkat desa bukan ASN sehingga tidak mendapatkan THR.
Baca lebih lajut »
Agus Fatoni Sebut Sinergitas BI Sumsel dengan Pemda Jaga Stabilitas DaerahPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya menjadikan Sumsel sebagai daerah yang maju.
Baca lebih lajut »
AHY Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet Bareng PrabowoAHY Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet Bareng Prabowo
Baca lebih lajut »
Polisi Sebut Tak Ada Razia saat Operasi Keselamatan, 11 Pelanggaran Ini Jadi SasaranOperasi Keselamatan 2024 digelar serentak mulai tanggal 4 hingga 17 Maret. Ribuan polisi dikerahkan.
Baca lebih lajut »