Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menkopolhukam Mahfud MD, menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup
), Selasa, 13 Juni 2023. Ada beberapa masalah terkait pencegahan korupsi yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu.
Empat masalah prioritas yang dimaksud antara lain, pertama terkait bidang politik. Ia meminta agar calon-calon yang maju pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden untuk mendeklarasikan aset yang dimiliki. -nya mungkin kurang lengkap, kemudian sistem penanganan perkara secara online atau menggunakan teknologi itu belum berjalan," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Hari Ini: Kunjungan Tim Reformasi Hukum hingga Pemeriksaan TersangkaKPK hari ini memuat pertemuan Tim Reformasi Hukum dan Deputi Pencegahan KPK hingga pemeriksaan beberapa tersangka.
Baca lebih lajut »
Cegah Korupsi, Stranas PK dan Tim Percepatan Reformasi Hukum Dorong Pendanaan Parpol Dinaikkan - Jawa Pos"Kalau kalian secara keuangan independen, partai politik juga kita harapkan akan independen," kata Bambang di Gedung ACLC KPK.
Baca lebih lajut »
Setelah TPRH, Ada (Tim) Apa Lagi?Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (TPRH). Untuk memenuhi legalitasnya, diterbitkanlah Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum.
Baca lebih lajut »
Korupsi Politik Jadi Salah Satu Prioritas Reformasi HukumTim percepatan reformasi hukum meminta agar para calon yang ikut berkontestasi di Pemilu mendeklarasikan asetnya. Selain itu, dana kampanye dilaporkan untuk mencegah masuknya uang secara tidak wajar. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Blak-blakan Mahfud MD Bicara Transaksi Balik Meja DPR dan Penyusup di Penegak HukumMenkopolhukam Mahfud MD menilai kedua hal itu menjadi salah satu pemicu ketidakadilan berujung penegakan hukum dan keadilan sulit dicapai.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Perintah Presiden, Utang kepada Swasta dan Rakyat yang Memiliki Ketetapan Hukum supaya DibayarMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden RI Joko Widodo meminta dirinya untuk mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta dan rakyat. Money MahfudMD
Baca lebih lajut »