Tim percepatan reformasi hukum meminta agar para calon yang ikut berkontestasi di Pemilu mendeklarasikan asetnya. Selain itu, dana kampanye dilaporkan untuk mencegah masuknya uang secara tidak wajar. Polhuk AdadiKompas
”Harusnya sebelum pemilihan ya calon-calon itu mendeklarasikan asetnya. Jadi, orang memilih ada dasarnya. ”Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum dan target yang ditetapkan untuk mereka di Jakarta, Jumat .
Anggota tim percepatan reformasi hukum Bambang Harymurti menambahkan, dari kajian KPK bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2017, partai politik harus mempunyai anggaran Rp 24.000 per suara tiap tahun. Saat ini, partai politik baru mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara. Mereka akan merekomendasikan agar bantuan ke partai politik dinaikkan secara bertahap. Itu bertujuan agar partai politik bisa independen dan tidak dikuasai oleh oligarki.
Anggota tim percepatan reformasi hukum Dadang Trisasongko mengungkapkan, pada sektor penegakan hukum, mereka mendorong agar kepolisian dan kejaksaan meningkatkan akuntabilitasnya, terutama kepatuhan dan kelengkapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara . Menurut Dadang, verifikasi terhadap harta kekayaan sangat krusial untuk mereformasi dua lembaga penegak hukum tersebut.
Pahala Nainggolan mengungkapkan, sistem pengelolaan sumber daya alam masih belum berjalan dengan baik. Ia berharap, tim percepatan reformasi hukum menekan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara supaya mengintegrasikan aplikasi dan basis data.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyelenggara Pemilu Tidak Boleh Kalah Cepat dari Penyebar HoaksJelang Pemilu 2024, masyarakat maupun penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks.
Baca lebih lajut »
Cegah Korupsi di Kemenpora, Menpora Kolaborasi dengan Satgassus Pencegahan Korupsi PolriDemi memperkuat pencegahan korupsi, Menpora Dito membuka diri terhadap masukan dan kerja sama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Baca lebih lajut »
Dito Ariotedjo Temui Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Ingin Kemenpora Bebas dari KorupsiMenpora Dito Ariotedjo, menemui Satgsus Pencegahan Korupsi Polri. Ia ingin Kemenpora menjadi lingkungan bebas korupsi.
Baca lebih lajut »
Satgasus Pencegahan Korupsi Polri dampingi Menpora cegah korupsiMenurut Yudi, dalam pertemuan tersebut Menpora sangat terbuka, punya ide-ide reformis, dan punya semangat antikorupsi yang sama dengan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenpora.
Baca lebih lajut »
Ini yang Bakal Dibahas dalam Pertemuan Puan-AHY |Republika OnlineSelain Pemilu 2024, pertemuan Puan-AHY juga akan membahas soal kebangsaan.
Baca lebih lajut »
KNPI: Korupsi Bakal Makin Banyak Jika Wewenang Jaksa Dicabut |Republika OnlineKNPI sebut korupsi akan makin banyak jika wewenang usut korupsi jaksa dicabut.
Baca lebih lajut »