Jelang Pemilu 2024, masyarakat maupun penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks.
Liputan6.com, Jakarta - Menghadapi Pemilu 2024, masyarakat maupun penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks. Sebab, jika dibiarkan, Hoaks dapat mengancam integritas dan kestabilan proses demokrasi.
Hal senada pun disampaikan Manager Program Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi , Fadli Ramadhanil, dalam acara Virtual Class yang diadakan Liputan6.com bertajuk “Waspada Hoaks Gunakan AI Makin Sulit Dikenali”, beberapa waktu lalu. Menjelang Pemilu 2024, berbagai persiapan dilakukan KPU. Salah satunya adalah strategi dan cara jitu menangkal hoaks yang biasanya ramai pada masa kampanye dan menjelang hari pemilihan.
“Salah satunya adalah dengan mempelajari fenomena atau kecenderungan yang terjadi baik itu di Pemilu 2019 atau Pilkada 2020 maupun kecenderungan informasi yang sudah muncul di tengah tahapan pemilu 2024,” kata Fadli. Fadli mengatakan, partai politik, penyelenggara Pemilu maupun instansi pemerintah tidak boleh kalah cepat dalam menyebarkan informasi maupun klarifikasi pada masyarakat di saat proses tahapan Pemilu terus berjalan, terlebih jika sudah memasuki fase-fase penting.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi X DPR: Sistem Pemilu Tertutup Merepotkan Penyelenggara dan PesertaAnggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Gerindra, Nuroji, menilai sistem proporsional tertutup memiliki banyak kekurangan apabila diberlakukan pada pemilu 2024 nanti.
Baca lebih lajut »
Pemilih Marginal Jangan DitinggalKetua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengingatkan pemilih marginal perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri KeduaBegini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua TempoNasional
Baca lebih lajut »
Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?PNS pria boleh poligami sudah diatur di UU Perkawinan. Bagaimana PNS Perempuan? Boleh poliandri?
Baca lebih lajut »
Pengumuman! Penumpang TransJ Kini Boleh Tidak Pakai MaskerSatgas COVID-19 mengeluarkan SE bahwa warga boleh tak gunakan masker di tempat umum. TransJakarta kini memperkenankan penumpang untuk tidak menggunakan masker.
Baca lebih lajut »
Pakar: Sentimen Pemilu Tidak Berdampak Signifikan pada Pasar ModalSecara historis, tidak ada korelasi khusus antara tahun politik dan kinerja produk keuangan di pasar modal secara umum. - Halaman 1
Baca lebih lajut »