Tim kuasa hukum pasangan walikota terpilih Kota Bekasi Tri Adhianto-Harris Bobihoe menyatakan dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini.
Tim kuasa hukum dari pasangan walikota terpilih Kota Bekasi Tri Adhianto -Harris Bobihoe menyatakan siap membela KPU dalam menghadapi gugatan dari pasangan calon 01 Heri Koswara-Sholihin terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi tahun 2024.
“Fakta hukumnya jelas. Ambang batas selisih suara untuk Kota Bekasi adalah 0,5 persen. Kemenangan paslon RIDHO atas pasangan Heri-Sholihin tercatat sebesar 0,7 persen. Jika Mahkamah Konstitusi melihat ini sebagai syarat yang tidak terpenuhi, sudah selayaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima.”
Dalam hal ini, KPU Kota Bekasi menjadi pihak tergugat. Gugatan mencakup dua isu utama, yakni Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim Hukum Tri Adhianto-Harris Bobihoe Siapkan Argumen Kuat Hadapi Gugatan Hasil Pilkada Kota BekasiTim kuasa hukum pasangan pemenang Pilkada Bekasi menyatakan dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini.
Baca lebih lajut »
Daftar Kandidat Pilkada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi 2024Pilkada Bekasi 2024 memilih wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati, siapa saja kandidatnya?
Baca lebih lajut »
Tim RIDO Daftarkan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK Besok, Kubu Pram Doel Siapkan Tim HukumTim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan gugatan Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Kubu Pram Doel sudah menyiapkan tim hukum
Baca lebih lajut »
Kota-Kota Layak Anak di Indonesia, Mewujudkan Hak Anak dalam Setiap Sudut KotaKota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam sistem pembangunan daerah
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum Ungkap Kapan Prabowo akan Teken Keppres Pemindahan Ibu KotaMenteri Hukum memastikan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sebelum Prabowo menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Cut Intan Nabila Kritik Kuasa Hukum ArmorCut Intan Nabila merasa kuasa hukum Armor Toreador tidak menanyakan hal yang berkaitan dengan kasus KDRT dan terlalu bertele-tele. Kuasa hukum Armor menanggapi dengan membela interaksi mesra antara kliennya dan Cut Intan Nabila sebelum insiden terjadi, serta menyebut bahwa video CCTV tidak utuh dan tidak bisa dijadikan bukti.
Baca lebih lajut »