Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang 15 tahun sudah Masyarakat Adat di Indonesia berada di titik nadir. Selama 1 dekade belakangan, telah terjadi perampasan wilayah adat sebesar 8,5 juta hektar dan 678 orang mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Hermina Mawa atau yang akrab dipanggil Mama Mince.
Negara telah secara sadar bersikap diam dan mengabaikan serta mengambil jalan menunda nunda kewajibannya untuk melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat hak-hak tradisionalnya. Berlarut larutnya pembahasan dan pengesahan RUU masyarakat adat menjadi Undang-Undang adalah bukti yang tidak terbantahkan. Pengakuan negara adalah tuntutan yang sejak lama disuarakan oleh masyarakat adat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
China Bertekad Menjaga Keamanan Nasional dengan Undang-undang BaruChina akan menerapkan undang-undang (UU) keamanan yang luas pada 2024 untuk menjaga kedaulatannya 'dengan tegas', demikian janji seorang anggota parlemen terkemuka pada pertemuan legislatif penting, Jumat )8/3). Langkah itu diambil ketika pemerintahan Presiden Xi Jinping berupaya menghilangkan...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah tengah menyelesaikan aturan Turunan Undang-Undang ASN yang mengatur mekanisme anggota TNI-Polri bisa mengisi sejumlah Jabatan Sipil Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN.
Baca lebih lajut »
Parlemen AS loloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTokParlemen Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTok di negara itu atau memaksa induk perusahaan, ByteDance menjual media ...
Baca lebih lajut »
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-UndangPemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-UndangPembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
Baca lebih lajut »
Poin-poin Penting RUU DKJ Jelang Disahkan Jadi Undang-undangRUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »