Terobosan Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Belanja Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia-
Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan kualitas belanja daerah di tengah lambannya realisasi APBD 2022. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan persoalan keterlambatan lelang proyek hingga lambatnya penetapan pejabat pengelola keuangan menjadi penyebab realisasi penyerapan APBD rendah di awal tahun. Guna mengatasi kondisi ini, Kemendagri mendorong perbaikan tata kelola APBD melalui berbagai terobosan salah satunya perbaikan lewat akselerasi E-Katalog.
Seperti apa Kemendagri melihat persoalan dan solusi mengatasi keterlambatan penyerapan APBD? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatonidalam Economic Update,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sesuai Arahan dari Jokowi, Kemendagri Turun ke SumbarKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Sumbar untuk menggenjot realisasi belanja APBD 2022. Kemendagri
Baca lebih lajut »
Genjot Realisasi APBD, Tim Kemendagri Turun ke CilegonBerdasarkan catatan Kemendagri, permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa.
Baca lebih lajut »
Tekan Inflasi di Daerah, Mendagri Keluarkan SE Penggunaan Belanja Tidak TerdugaMendagri Tito merespons arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi. Mendagri menerbitkan SE mengenai penggunaan belanja tidak terduga. MendagriTito
Baca lebih lajut »
Kendalikan Inflasi di Daerah, Tito Terbitkan Aturan Penggunaan APBD untuk Belanja Tak TerdugaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) alokasi anggaran belanja tidak terduga di APBD.
Baca lebih lajut »
Pertama kali Sejak Pandemi, Anggaran Transfer ke Daerah Tembus Rp 800 TriliunPertama kali Sejak Pandemi, Anggaran Transfer ke Daerah Tembus Rp 800 Triliun: Anggaran Transfer ke Daerah di 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Baca lebih lajut »
Beda Airlangga & Luhut Soal Harga BBM, Naik Atau Nggak?Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi BBM.
Baca lebih lajut »