WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menjelaskan hingga saat ini pemerintah dan DPR masih menggodok rancangan peraturan pemerintah RPP sebagai aturan turunan dari UU ASN
RI Syamsurizal menjelaskan hingga saat ini pemerintah dan DPR masih menggodok rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara No. 20 itu bahwasanya pegawai negeri sipil itu bisa dijadikan pegawai negeri di TNI-Polri, jadi itu yang paling penting. Itu yang baru di dalam undang-undang kita yang baru.
Anas menjelaskan, jabatan sipil yang diduduki TNI/Polri tetap mengacu pada UU No 20/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri sehingga tidak ada yang berubah. Sementara itu, jabatan TNI/Polri yang bisa ditempati ASN masih perlu dibahas. Reny Halida Ilham Malik tercatat dikenal salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun bui di tingkat banding.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Angkat Bicara Terkait Dugaan Korupsi Rumah JabatanAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman angkat bicara ihwal adanya dugaan korupsi terkait rumah jabatan DPR RI yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benny mengaku tak mengetahui terkait kasus tersebut. Namun, dirinya mengingatkan kepada lembaga antirasuah agar tak tebang pilih dalam menindak terduga pelakunya.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI siap hadiri RDP Komisi II DPR RI terkait pemiluKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya siap menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI terkait ...
Baca lebih lajut »
DPR Cecar Mentan Soal Pupuk SubsidiKomisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan.
Baca lebih lajut »
Rapat Evaluasi Pemilu KPU RI dan Komisi II DPR Dijadwalkan Ulang 21 Maret 2024Rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi II DPR RI terkait evaluasi Pemilu 2024 sedianya diselenggarakan hari ini, Kamis (14/3), namun ditunda hingga 21 Maret mendatang lantaran KPU masih fokus rapat pleno rekapitulasi suara nasional.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Amini Permintaan KPU Tunda Rapat Evaluasi Pemilu 2024Rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dipastikan batal diselenggarakan pekan ini. Penyebabnya, Komisi II DPR RI mendapat surat
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR Ragukan Data Produksi Padi dari BPSData Badan Pusat Statistik (BPS) soal luas panen padi di Indonesia diragukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, ketika
Baca lebih lajut »