Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan.
subsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.
Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo , tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono pun mempertanyakan bagaimana kebijakan pemerintah. Sebab, kuota sudah disetujui kembali ke 9,55 juta ton, namun realitanya di lapangan sulit."Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti.
"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya. "Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mentan Dicecar Anggota DPR soal Tambahan Pupuk Subsidi Tak Kunjung Terealisasi'Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu?' tanya Ono.
Baca lebih lajut »
Raker DPR RI Mentan Amran Sulaiman Pastikan Tambahan Pupuk Bersubsidi Sudah DisetujuiMENTERI Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 47 juta menjadi 955 juta sudah mendapat persetujuan dari semua pihak
Baca lebih lajut »
Pencairan Duit Subsidi Pupuk Rp 9 T Mandek, Mentan Kena Tegur DPRDPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal subsidi pupuk yang tidak dirasakan oleh banyak masyarakat karena realisasi pencairannya mandek.
Baca lebih lajut »
Jelang Ramadhan-Lebaran Mentan Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Pasokan BerasMenteri Pertanian minta masyarakat tak khawatir akan kekurangan beras di Ramadhan dan lebaran Idul FItri. kebutuhan beras pada bulan Maret, April, dan Mei aman.
Baca lebih lajut »
DPR Sudah Pernah Ingatkan KPU Soal Kelemahan SirekapKomisiII DPR RI sudah memperingatkan KPU terkait potensi kegaduhan dari publikasi hasil pemilu dari Sirekap
Baca lebih lajut »
Kata Gerindra soal Hak Angket: Tak Perlu, Selesaikan di Rapat DPRSekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan persoalan dugaan kecurangan pemilu 2024 seharusnya bukan diselesaikan lewat jalur hak angket.
Baca lebih lajut »