Terima Petisi soal RUU PDP, DPR Janji Pengesahannya Dalam Waktu Dekat

Indonesia Berita Berita

Terima Petisi soal RUU PDP, DPR Janji Pengesahannya Dalam Waktu Dekat
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Terima Petisi soal RUU PDP, DPR Janji Pengesahannya Dalam Waktu Dekat TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi keamanan siber, Evan Yonathan, menyerahkan petisi ke Komisi I DPR yang meminta agar mereka segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada Kamis 25 Agustus 2022. Ia yang saat ini tinggal di Jerman, membuat petisi setelah banyak kasus data pribadi yang dikelola perusahaan bocor. Kasus teranyar dugaan bocornya history browsing pelanggan IndiHome.

Tapi, untuk melindungi subjek atau pemilik data pribadi,' ucapnya.Evan memaparkan ada tiga tuntutan dalam petisi yang diserahkan ke Komisi I DPR. Pertama, ia meminta agar dibuat komisi pengawas data pribadi independen yang langsung ada di bawah Presiden.Kemudian, ia meminta ada sanksi perdata dan administratif yang tegas terhadap perusahaan yang diduga membuat kesalahan sehingga mengakibatkan kebocoran data maupun terhadaptindakan mengeksploitasi data pribadi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menaker Dukung Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaMenaker Dukung Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU PPRT.
Baca lebih lajut »

DPR Targetkan RUU DOB Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna 6 SeptemberDPR Targetkan RUU DOB Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna 6 SeptemberDPR menargetkan pembahasan RUU DOB Papua Barat Daya kelar dalam waktu kurang dari dua pekan.
Baca lebih lajut »

3 Kebijakan Kemendikbudristek soal TPG di RUU Sisdiknas yang Diklaim Berpihak pada Guru3 Kebijakan Kemendikbudristek soal TPG di RUU Sisdiknas yang Diklaim Berpihak pada GuruAda 3 kebijakan Kemendikbudristek terkait TPG yang tertuang dalam RUU Sisdiknas dan dinilai berpihak kepada guru. Kemendikbudristek
Baca lebih lajut »

Kemendikbud: Draf RUU Sisdiknas akan Terus DiperbaikiKemendikbud: Draf RUU Sisdiknas akan Terus DiperbaikiDraf RUU Sisdiknas akan terus diperbaiki berdasarkan masukan berbagai pihak dan pembahasan bersama DPR.
Baca lebih lajut »

Wapres Maruf Amin Dukung Penuh RUU PPRT Disahkan Jadi UUWapres Maruf Amin Dukung Penuh RUU PPRT Disahkan Jadi UUKoalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) melakukan audiensi bersama Wakil Presiden (Wapres) KH
Baca lebih lajut »

Lebih dari 200 Ribu Pendidik PAUD Bakal Diakui sebagai Guru di RUU SisdiknasLebih dari 200 Ribu Pendidik PAUD Bakal Diakui sebagai Guru di RUU SisdiknasRUU Sisdiknas akan mengatur PAUD sebagai pendidikan formal. PAUD masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun yang mencakup pra-sekolah.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-04 17:00:30