Usulan pembentukan tiga provinsi baru di Papua dinilai terburu-buru. Kepada Menko Polhukam Mahfud MD, MRP menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah tersebut. Nusantara AdadiKompas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima pimpinan Majelis Rakyat PapuaKetua MRP Timotius Murib dan Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait—serta Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jumat .
JAKARTA, KOMPAS — Majelis Rakyat Papua meminta pembentukan tiga provinsi baru di Papua ditunda. MRP menyatakan aspirasi mayoritas masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah tersebut. Hal ini disampaikan pimpinan Majelis Rakyat Papua saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat .
Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, Staf Khusus Ketua MRP Onias Wenda, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Polhukam Bantah PeduliLindungi Melanggar HAM: Justru Melindungi RakyatIndonesia melalui aplikasi PeduliLindungi diduga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dugaan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Baca lebih lajut »
Temui Menkopolhukam, MRP Minta Daerah Otonom Baru Papua Ditunda | Kabar24 - Bisnis.comTemui Menkopolhukam, MRP Minta Daerah Otonom Baru Papua Ditunda
Baca lebih lajut »
Majelis Rakyat Papua Meminta Pembahasan Pemekaran Papua DihentikanAlih-alih melakukan pemekaran wilayah, masyarakat Papua lebih membutuhkan perbaikan masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi. Begitu juga penyelesaian masalah pada konflik dan kekerasan di berbagai tempat di Papua. Polhuk AdadiKompas arya2angga
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga Dorong UI Lahirkan Insan Kesehatan yang Melek DigitalMenko Airlangga merujuk pada penggunaan teknologi digital yang digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesi...........
Baca lebih lajut »
Minta Warga Booster, Menko PMK: Jangan Mudik Bawa Oleh-oleh Virus!Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy berpesan kepada warga yang ingin mudik untuk menyegerakan booster COVID-19.
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP),...
Baca lebih lajut »