Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP),...
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Rabu . Menko Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah atas draf RUU tersebut.
Salah satu pertimbangan MK adalah pembentuk UU agar memberikan landasan hukum baku yang dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law. Airlangga optimistis, kesepakatan atas perubahan UU PPP membuat pembentukan undang-undang lebih efisien. Menurut Airlangga menambahkan, ada sejumlah hal penting yang dimasukkan dalam perubahan UU PPP nantinya. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi untuk dalam pembentukan undang-undang. Airlangga menegaskan ketentuan ini dibutuhkan agar bisa mengikuti perkembangan dunia modern. Selain itu, pembentukan undang-undang berbasis elektronik juga bisa membuat prosesnnya lebih efisien.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, selain berbasis elektronik, beberapa beleid yang disepakati yakni soal pengaturan penanganan perkara pengujian UU di MK, pengujian peraturan di bawah UU berada di Mahkamah Agung , serta pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan. DPR dan pemerintah bersepakat pengundangan dilakukan Kementerian Sekretaris Negara .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).
Baca lebih lajut »
3 Fakta Disahkannya RUU TPKS oleh DPR RI Jadi Undang-Undang Hari IniRUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Baca lebih lajut »
Poin-poin Penting Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan SeksualUU TPKS terdiri dari 93 Pasal dan 12 Bab.
Baca lebih lajut »
Resmikan RUU TPKS Jadi Undang-Undang, Puan Maharani Sempat Teteskan Air MataPuan Maharani sempat meneteskan air mata saat mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang
Baca lebih lajut »
DPR sahkan RUU TPKS menjadi undang undangDPR sahkan RUU TPKS menjadi undang undang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kiri) menyerahkan ...
Baca lebih lajut »
Hadiah bagi Perempuan Indonesia, RUU TPKS Sah Jadi Undang-UndangKetua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU TPKS jadi hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia.
Baca lebih lajut »