Kalangan ekonom mengkritik langkah DPR yang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty.
Mereka berpendapat pengampunan pajak yang terlalu sering dilakukan hanya akan membuat orang kaya pengemplang pajak semakin banyak.
"Pengemplang pajak akan berasumsi setelah tax amnesty III akan ada lagi. Ini moral hazardnya besar sekali," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta KerjaBerita MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja terbaru hari ini 2024-10-31 20:02:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
MK minta pembentuk undang-undang buat UU ketenagakerjaan baruMahkamah Konstitusi(MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan ...
Baca lebih lajut »
Mendikdasmen: Sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan guruMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&39;ti menyebutkan sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan guru saat menjalani tugas ...
Baca lebih lajut »
Indonesia Kutuk Undang-Undang Israel yang Melarang UNRWAPemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA, suatu badan PBB yang bertanggungjawab mendistribusikan bantuan bagi pengungsi Palestina di Gaza.
Baca lebih lajut »
DPR Resmi Ajukan Revisi Undang Undang Jasa KonstruksiKenapa DPR mau merevisi UU Jasa Konstruksi? Ternyata alasannya karena ini.
Baca lebih lajut »