Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah hal mutlak yang harus dipahami dalam menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
adalah hal mutlak yang harus dipahami dalam menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak Yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada pasal 2 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa:a. Hunian, ditetapkan sebesar 40% ; danBesaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2.
Sedangkan, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Hanya Bebaskan Pajak Satu Hunian di Bawah Rp 2 Miliar?Aturan baru Pajak Bumi dan Bangunan mempertimbangkan keadilan kepada wajib pajak dan tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
Begini Cara Menghitung PBB Sesuai Aturan TerbaruKepemilikan akan lahan atau bangunan mewajibkan seseorang membayarkan pajak bumi dan bangunan ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Tilep Duit Pajak Bumi dan Bangunan, Perangkat Desa di Brebes Ditahan KejaksaanBerita Tilep Duit Pajak Bumi dan Bangunan, Perangkat Desa di Brebes Ditahan Kejaksaan terbaru hari ini 2024-06-14 10:05:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Asyik, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB hingga 10% ke Wajib PajakPemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Baca lebih lajut »
Pemkab Bantul luncurkan SPPT PBB elektronik, permudah pembayaran pajakPemerintah Kabupaten Bantul, DIY, meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) elektronik untuk ...
Baca lebih lajut »
Heru Budi: Masyarakat Bawah Tak Kena Dampak Aturan PBB-P2Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan Pergub tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berdampak terhadap masyarakat bawah.
Baca lebih lajut »