'Intinya adalah karena kami punya pengalaman kemarin di Pilkada 2020 menang 61,11 persen, tentu kami dibebani pak Airlangga, minimal harus sama atau lebih,' kata Doli.
Awalnya Doli bicara jika pihaknya masih menimbang-nimbang soal Pilkada di Jakarta dan. Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membebani partai agar menang melebihi perolehan Pilkada 2020.
Ia mengatakan, dengan hasil memuaskan Golkar di Pileg 2024 menjadi lecutan agar Pilkada 2024 juga meraih kesuksesan yag sama. Atas dasar itu, ia mengatakan, Ridwan Kamil masih ditimbang peluanganya untuk maju di Jakarta atau Jabar. Apalagi Golkar ingin menang di dua wilayah itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Jakarta Wanti-wanti Disdukcapil Tertibkan NIK Warga Jakarta Jelang PilkadaBerita DPRD DKI Jakarta Wanti-wanti Disdukcapil Tertibkan NIK Warga Jakarta Jelang Pilkada terbaru hari ini 2024-03-19 09:48:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DPR Tetapkan Pilkada DKJ seperti Pilpres, 50 Persen Plus 1 Dinyatakan MenangBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Daerah Khusus
Baca lebih lajut »
Partai Golkar Langsung Fokus ke Pilkada usai Menang Besar pada Pileg 2024Partai Golkar mulai fokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 setelah melihat gambaran kemenangan besar dalam Pileg 2024
Baca lebih lajut »
Survei TBRC: Nama Dendi Suryadi Unggul dan Miliki Peluang Menang di Pilkada Kutai Kartanegara 2024Timur Barat Research Center (TBRC) mengelar jajak pendapat untuk melakukan survei Persepsi Masyarakat Jelang Pemilihan Bupati atau Bupati Kukar 2024.
Baca lebih lajut »
Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Habib Rizieq: Kita Hormati yang Menang tapi...Rizieq menyampaikan bahwa umat muslim harus siap rida dan menghormati siapapun yang dinyatakan sebagai pemenang di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pilkada, Fokusnya Tak Lagi Soal Majukan PilkadaRevisi UU Pilkada menunggu sikap pimpinan DPR. Ini seiring Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan Pilkada November 2024.
Baca lebih lajut »