JPNN.com : Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan semua pihak tanpa terkecual
jpnn.com, JAKARTA - Rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan menuai protes dari berbagai pemangku kepentingan di industri tembakau dan Kementerian/Lembaga terkait.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan semua pihak tanpa terkecuali. Willy menekankan industri tembakau memiliki kontribusi signifikan pada negara melalui cukai dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Permenkes Kemasan Seragam Petani Tembakau Tenaga Kerja Tembakau Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Rancangan Permenkes, DPR Ajak Lindungi Tenaga Kerja dan PetaniRencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan masih menjadi polemik.Beleid itu, hingga
Baca lebih lajut »
Polemik Rancangan Permenkes, DPR: Semua Pihak Harus Lindungi Tenaga Kerja & Petani TembakauJPNN.com : Rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) menu
Baca lebih lajut »
Dua Lipa Batal Manggung di Jakarta, Ernest Prakasa Beri Komentar Tak TerdugaErnest Prakasa tanggapi polemik batalnya konser musik Dua Lipa di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Polemik Rancangan Aturan Baru Rokok, APTI: Bukan Pengendalian, Tapi Mematikan PetaniPara petani di Jawa Tengah menilai aturan seperti kemasan rokok polos tanpa merek bukan lagi digunakan sebagai pengendalian terhadap produk tembakau, melainkan sebagai cara untuk mematikan industri dan petani tembakau.
Baca lebih lajut »
Puji Kesabaran Paula Verhoeven, Psikolog Skakmat Baim Wong Yang Kerap Umbar AibPsikolog Bunda Romi tanggapi polemik rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong.
Baca lebih lajut »
Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »