KETEGASAN pemerintah menjalankan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang memisahkan e-commerce dengan media sosial merespons TikTok Shop dipertanyakan
Tradisi ini perlu dijaga dan dirawat anak muda. Melalui transformasi ilmu dan nilai positif. Tradisi dandangan bisa menjadi inspirasi kota lain.dan media sosial ," ujar legislator Komisi VI Amin AK saat rapat bersama Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Rabu, 13 Maret 2024.Menurut dia, aturan tersebut mesti ditegakkan, karena tak menguntungkan UMKM. Khususnya, mereka yang berperan sebagai produsen dan menjual dagangan secara daring.
Istilah social commerce merupakan platform yang dimulai dari unsur sosial dan digunakan untuk mengembangkan basis pengguna sehingga dapat dimonetisasi untuk berjualan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR: Tak Boleh Toleransi pada Praktik Bisnis Manipulatif TikTokDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyebut masa transisi atau ujicoba yang diberikan pemerintah kepada TikTok Shop sudah tidak bisa ditoleransi.Pasalnya,
Baca lebih lajut »
8 Outfit Nyeleneh Tukang Goreng Kerupuk, Pakai Gamis Hingga Toga WisudaTak hanya fokus menggoreng kerupuk, mas-mas di TikTok ini penuhi permintaan netizen kenakan beragam busana.
Baca lebih lajut »
MotoGP Qatar 2024: Marquez Tak Naik Podium, Tak Rasakan FrustrasiPebalap Gresini Racing, Marc Marquez, tidak merasa frustrasi setelah gagal menembus podium dan finis di posisi keempat pada MotoGP Qatar 2024.
Baca lebih lajut »
Rayakan Ultah ke-50, Sarirasa Group Kenang Perjalanan Rintis Bisnis Masakan Nusantara hingga PeranakanMasakan peranakan dinilai tak bisa dilepaskan dari mozaik kuliner Indonesia, tetapi orang sering tak menyadarinya.
Baca lebih lajut »
Hilal Tak Tampak di Bandung, Perbedaan Awal Ramadhan Tak Jadi MasalahCuaca mendung menyelimuti Kota Bandung saat pemantauan hilal.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Baca lebih lajut »